Penulis: Sutiani, A. Md | Aktivis Dakwah Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– “Membeli tahu Sumedang di Republik
Jangan lupa singgah ke Kediri
Harga kebutuhan pokok melonjak naik
Simpatisan partai sibuk adu aksi”
Sebanyak 11 sepeda motor dan tiga rumah warga mengalami kerusakan akibat bentrok antarsimpatisan yang terjadi antarmassa di daerah Muntilan, Magelang, Jawa Tengah,
Dari laporan kepolisian yang diterima Republika, kejadian tersebut berlangsung di Jl. Magelang Jogja km 13 Kalangan, Pabelan, Mungkid, Magelang sekitar pukul 15.00 WIB. Dimana telah terjadi gesekan antara simpatisan PDIP dengan GPK. (Republika.co.id, 11/10/2023).
Sudah sepantasnyalah rakyat sadar sejak dahulu, karena kondisi ini merupakan tabiat dari sistem Demokrasi. Sistem Demokrasi hadir dalam rangka memfasilitasi perebutan kursi kekuasaan, bukan mengayomi rakyat di saat mereka merasakan penderitaan hidup akibat mahalnya kebutuhan-kebutuhan pokok.
Anehnya, tidak jarang kita temui penguasa yang memanfaatkan keterpurukan ekonomi rakyat dengan mencari suara dan simpati mereka demi kepentingan politik semata.
Pemandangan ini bukan hal baru, karena sudah menjadi budaya di negeri ini. Setiap menjelang pemilu, kaum elit politik berkoar-koar, bersorak-sorai, dan rela ‘berkorban’ dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Tujuan mereka hanya untuk memenangkan kompetisi pemilu. Maka, fenomena ini dianggap wajar di negeri penganut kapitalisme yang berasaskan manfaat. Setiap rayuan maut pasti ada udang di balik batu, ada maunya.
Setelah mereka terpilih dan menduduki kursi jabatan yang diinginkan, suara dan aspirasi rakyat pun tidak dipedulikan.
Demokrasi kapitalis menghasilkan pemimpin yang tidak amanah. Mereka hanya berpihak pada para pemilik modal. Kaum kapital inilah yang nantinya akan ikut mewarnai dan campur tangan dalam seluruh kebijakan negara yang membebani hidup rakyat, seperti kenaikan harga BBM.
Jika penguasa dan partai sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk mengurusi rakyat, maka rakyat pun terjun langsung untuk melawan kemungkaran melalui politik Islam, dan menasihati penguasa zalim terkait kebijakan yang merugikan rakyat.
Politik dalam Islam bermakna mengurusi urusan umat dengan tujuan:
– Dakwah amar makruf nahi mungkar terwujud dengan baik. – Politisi yang sebenarnya tercipta.
Mereka tidak menghalalkan segala cara dalam memenangkan kursi jabatan untuk menggapai kekuasaan.
Rasulullah adalah suri teladan bagi para pemimpin. Beliau pernah bersabda, “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud).
Dalam Islam, politik telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah. Politisi (negarawan) terbaik di dunia adalah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam, Khulafa’ur Rasyidin dan para pemimpin setelahnya hingga yang terakhir, Turki Utsmani.
Politik dalam Islam bermakna mengurusi urusan umat. Aktivitas ini menjadi suatu kewajiban yang disyaratkan Islam. Seperti berjihad dan pengiriman utusan negara Islam kepada negara nonmuslim untuk mendakwahkan ajaran Islam yang mulia, dengan dua pilihan, mereka menerima Islam atau hanya bergabung dalam sistem politik pemerintahan khilafah.
Pada hakikatnya, politik Islam bukanlah meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Akan tetapi, kekuasaan tersebut merupakan amanah besar untuk menjalankan hukum-hukum Allah Swt. sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan dalam Al-Qur’an, Sunah, Ijma’ sahabat, dan Qiyas.
Alhasil, jelas terbukti bahwa di masa kegemilangan Islam, kesejahteraan, pengayoman, dan kemakmuran rakyat, -baik dari segi sandang, pangan, maupun tempat tinggal layak pun dijamin. Jaminan ini bukan hanya sebatas janji bagaikan janji di kampanye pemilu hari ini, melainkan telah terbukti secara nyata melalui pemenuhan kebutuhan hidup rakyat.
Maka, visi misi kampanye dan sumpah jabatan tidak jauh berbeda. Dalam Islam, pemimpin hadir untuk menuntaskan setiap permasalahan rakyat hingga ke akar-akarnya, sekaligus memiliki keimanan yang kuat. Mereka yakin bahwa setiap kebijakan yang mereka terapkan akan dimintai Allah pertanggungjawaban kelak di akhirat.
Jika prinsip ini telah dimiliki oleh penguasa, tidak seorang pun yang berani melakukan kemaksiatan meskipun dipikat oleh harta duniawi. Pemimpin berusaha memberikan rasa aman dan nyaman dalam hidup rakyatnya.
Dengannya, rakyat tidak akan mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang melonjak naik seperti hari ini dan adu aksi yang tidak bermanfaat bahkan merugikan rakyat tentu tidak akan terjadi.
Sabda Rasulullah shalallahu’alaihi wassalam, “Pemimpin setiap manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad)
Negara Islam senantiasa mengayomi tatanan hidup rakyat. Salah satunya dengan memberikan jaminan kebutuhan sandang, pangan, dan papan per individu, melalui simpanan di Baitulmal. Islam tidak terbatas pada aspek spiritual semata. Lebih dari itu, Islam adalah solusi jitu untuk mengatasi problematika rakyat, dalam tatanan individu, masyarakat, hingga negara.
Syariat Islam terbukti mengurusi hajat hidup rakyat tanpa mengumbar janji-janji kosong. Masihkah kita mau bertahan dengan sistem Demokrasi hari ini? Wallahualam bishawwab.[]
Comment