Penulis: Endah Dwianti, S.E., CA., M.Ak | Pengusaha
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kasus-kasus terbaru seperti banjir bandang di Agam, seperti yang diberitakan pada cnnindonesia.com pada tanggal 12 Mei 2024 bahwa di Sumatra Barat menelan 15 korban jiwa, serta banjir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang melumpuhkan jalan Trans Sulawesi, menjadi bukti nyata bahwa mitigasi komprehensif sangat diperlukan.
Berulangnya bencana ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang ada saat ini masih belum optimal. Mitigasi komprehensif mencakup langkah-langkah pencegahan yang sistematis dan terstruktur, tidak hanya berfokus pada reaksi pasca-bencana, tetapi juga pada pencegahan sebelum bencana terjadi. Hal ini sangat penting agar dapat mengurangi jumlah korban dan dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana adalah kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Kebijakan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan alam dan memicu bencana.
Contoh nyata adalah banjir yang sering terjadi akibat penebangan hutan secara liar dan pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Hal ini diperparah dengan perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem menjadi lebih sering terjadi.
Sistem Ekonomi Kapitalis dan Kontribusinya terhadap Bencana
Sistem ekonomi kapitalis sering kali mendorong kebijakan pembangunan yang eksploitatif, di mana keuntungan ekonomi menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kelestarian lingkungan. Beberapa karakteristik utama sistem ekonomi kapitalis yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana antara lain:
1. Pengejaran Keuntungan Maksimal
Dalam sistem kapitalisme, perusahaan dan individu didorong untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hal ini sering kali menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Misalnya, penebangan hutan secara liar untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan dapat menyebabkan erosi tanah dan memperburuk risiko banjir.
2. Kurangnya Regulasi Lingkungan yang Ketat:
Dalam upaya untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah sering kali melonggarkan regulasi lingkungan. Kurangnya regulasi yang ketat memungkinkan perusahaan untuk melakukan aktivitas yang merusak lingkungan tanpa mendapatkan sanksi yang berarti. Pembangunan infrastruktur tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai adalah salah satu contohnya.
3. Eksternalitas Negatif:
Sistem kapitalisme cenderung mengabaikan eksternalitas negatif, yaitu biaya sosial dan lingkungan yang tidak tercermin dalam harga pasar. Misalnya, polusi udara dan air dari aktivitas industri dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi biaya ini tidak ditanggung oleh perusahaan melainkan oleh masyarakat secara luas.
4. Pendekatan Jangka Pendek
Fokus pada keuntungan jangka pendek sering kali mengorbankan kelestarian lingkungan jangka panjang. Proyek-proyek pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dapat menyebabkan bencana alam di masa depan.
Islam dan Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan pembangunan dalam Islam menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Islam mengajarkan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan yang tidak eksploitatif dan tidak destruktif ini dapat menjadi model dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Implementasi mitigasi komprehensif juga mencakup edukasi masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya mitigasi, sehingga mereka dapat mengambil langkah antisipatif sebelum bencana terjadi.
Dengan demikian, mitigasi komprehensif tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan kebijakan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat.
Dengan mitigasi komprehensif yang efektif, kita dapat mengurangi jumlah korban dan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi bencana.
Tanpa upaya ini, bencana akan terus berulang dan memakan korban yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan mitigasi yang lebih baik dan lebih komprehensif.
Hal tersebut hanya bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan Islam karena kapitalisme tidak akan bisa mewujudkan mitigasi komprehensif yang paripurna. Wallahu ‘alam bisshawab.[]
Comment