Penulis: Sutiani, A. Md | Aktivis Dakwah Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Pertamina (Persero) resmi mengubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi per 1 Oktober 2023. Setidaknya terdapat empat jenis BBM yang mengalami kenaikan harga diantaranya yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
Sebagai contoh harga BBM non subsidi Pertamina di DKI Jakarta. Harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober Rp 14.000 atau naik dibandingkan periode September sebesar Rp 13.300 per liter
Sementara itu, Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp 16.600 per liter dari sebelumnya Rp 15.900 per liter. Untuk harga Dexlite per 1 Oktober 2023 juga naik dari Rp 16.350 per liter menjadi Rp 17.200 per liter.
Adapun harga Pertamina DEX juga naik dari Rp 16.900 per liter menjadi Rp 17.900 per liter. Terakhir Pertamax Green 95 dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter.
“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” ungkap Pertamina (cnbcindonesia.com, 30/09/20323).
Hari demi hari harga BBM mengalami kenaikan termasuk BBM jenis nonsubsidi yang tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tetapi juga industri yang merasakan dampaknya. Jikalau BBM naik biaya produksi akan mengalami kenaikan. Tentu ini akan berpengaruh pada nilai jual barang.
Kemudian ketika barang-barang naik warga terpaksa mengeluarkan tabungannya untuk membeli barang yang diperlukan sehingga uang makin banyak beredar atau kita sebut dengan inflasi.
Hal ini menambah beban kehidupan masyarakat karena sumber BBM berasal dari impor. Migas di negeri ini tersebar luas namun masih dikuassi oleh korporasi.
Demokrasi sekulet menghasilkan pemimpin yang tidak amanah. Mereka hanya berpihak pada para pemilik modal. Kaum kapital inilah yang nantinya akan ikut mewarnai dan campur tangan dalam seluruh kebijakan negara yang membebani hidup rakyat, seperti kenaikan harga BBM.
Pada dasarnya kenaikan BBM tidak akan pernah terjadi jika sumber energi diatur oleh sistem islam. Ekonomi islam memiliki pandangan untuk mensejahterahkan rakyat seperti memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Faktanya migas sebagai milik negara didominasi penelolaannya oleh pemilik modal.
Hasil tambang merupakan bagian dari kepemilikan umum sebagaimana yang sampaikan sabda Rasululah saw.
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya Nizhamul Iqtishady menjelaskan pengelelolaan barang kepemilikan umum wajib diserahkan oleh negara untuk memproduksinya sehingga hasil keuntungan dapat digunakan untuk melayani kebutuhan rakyat.
Jikalaupun butuh tenaga ahli maka pemimpin islam membolehkan asing bekerja sama sebatas kontrak ijarah dan tidak ada investasi bagi mereka.
Negara dalam konsep Islam senantiasa menjamin dan mengayomi tatanan hidup rakyat. Salah satunya dengan memberikan jaminan kebutuhan sandang, pangan, dan papan per individu, melalui simpanan di Baitulmal.
Islam tidak terbatas pada aspek spiritual semata. Lebih dari itu, Islam adalah solusi jitu untuk mengatasi problematika dalam tatanan individu, masyarakat, hingga negara. Ekspor dilakulan jika rakyat sudah terpenuhi dan hasil migas dalam negeri berlebih.
Syariat Islam terbukti mengurusi hajat hidup rakyat tanpa membebaskan individu menguasai SDA. Masihkah kita mau bertahan dengan sistem demokrasi sekuler hari ini?
Rasulullah shalallahu’alaihi wassalam berkata “Pemimpin setiap manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad). Wallahu ‘alam bissawab.[]
Comment