 |
| Ayu Ratna Sari |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Indonesia adalah negara dengan kota dan pulau yang melimpah, maka wajar jika pemerintah membangun beberapa infrastruktur lebih-lebih jalan tol untuk memudahkan akses masyarakat untuk menyebrangi dari pulau ke pulau.
Namun sangat disayangkan jika jalan tol yang dibangun oleh pemerintah justru dijadikan sebagai bentuk keberhasilan presiden pada saat masa jabatannya, seperti pendukung salah satu kandidat no 1 itu menjadikan keberhasilan presiden sebagai bentuk kampanye yang digaungkan. Seperti dilansir oleh media cnnindonesia.com dalam acara silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah yang digelar di Semarang Town Square, walikota semarang Hendrar mengatakan “kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol”.
Pernyataan tersebut justru mengundang polemik di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya kinerja yang diberikan oleh presiden bukannya memberikan kemudahan untuk rakyat justru menyengsarakan rakyat. Bahkan pengusaha logistik membenarkan bahwa alasan para supir truk untuk mengalihkan jalurnya kembali ke jalur Pantura dari pada Tol Trans Jawa karena tarif yang mahal, tarif tol dinilai terlallu tinggi bagi para pengemudi truk. Bahkan ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan, kan truk itu totalnya sampai Rp 1,5 juta itu ke Surabaya, kalau ukuran truknya makin besar lagi bisa sampai Rp 2 juta, mahal bener itu (detik.com).
Bahkan menurut data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negri (ULN) indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp 4.849 triliun. Peningkatan ULN ini cukup drastis karena sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain. Ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI. Bahkan presiden Jokowi pernah mengatakan untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negri, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp 5.000 triliun (kompas.com).
Maka wajar jika hari ini Indonesia selalu meminta pinjaman dari negara asing, atau lembaga keuangan global untuk membangun infrastruktur. Namun ditengah puncak keberhasilan jalan tol yang tengah dibangun oleh pemerintah, kondisi warga Aceh Barat tengah beratruh nyawa setiap hari. Mereka harus menyebrangi sungai melewati jembatan tali kabel. Dan jembatan ini sudah berusia puluhan tahun, mereka harus melewati jembatan tali ini untuk pergi ke sekolah, dan melakukan rutinitas mereka untuk mencari nafkah. Manakala hujan deras menyebabkan air sungai meluap, warga kerap kali tidak bisa keluar dari desa. Warga juga harus mempersiapkan stok bahan makanan lebih untuk beberapa hari kedepan. Ujar juhairi (rakyatku.com).
Infrastruktur identik dengan prasarana, secara umum infrastruktur adalah fasilitas umum yang dibutuhkan oleh semua orang, seperti jalan raya, laut, udara, dan sejenisnya ini tidak bisa dimonopoli oleh individu, dan infrastruktur tersebut wajib disediakan oleh negara, namun sayangnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah hari ini tidak berpihak kepada rakyat, tetapi justru menyengsarakan rakyat dengan tarif yang di berlakukan secara mahal seperti yang dijelaskan di atas. Kalau memang pembangunan ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Memangnya rakyat yang mana?
Padahal kenyataannya rakyat kecil yang membutuhkan jembatan untuk memudahkan mereka melakukan aktivitas sehari-harinya justru tidak di lirik apalagi di bangun, Tentu saja pembangunan ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya mendukung kepentingan para investor kapitalisme, pemerintah yang berpihak kepada kapitalisme merupakan hal yang paling mudah untuk dilaksanakan dikarenakan dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kapitalis akan mempermudah untuk mendapatkan sumber dana dari investor.
Jika sistem kapitalis hari ini tidak mampu untuk memberikan solusi dalam smengatasi infrastruktur secara gratis untuk kepentingan umat, maka butuh solusi lain selain dari kapitalisme, yakni solusi yang akan diberikan sesuai dengan Syariat Islam. Di dalam Islam pembangunan infrastruktur akan diberikan oleh pemerintah secara gratis, pemerintah membiayai proyek infrastruktur dari :
Pertama: Memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum seperti minyak, gas dan tambang. Misalnya khalifah bisa menetapkan kilang minyak, gas dan sumber tambang tertentu, seperti fosfat, emas, tembaga, dan sejenisnya. Pengeluarannya dikhususkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Kedua: Mengambil pajak dari umat atau rakyat. Strategi ini hanya boleh dilakukan ketika Baitul Mal tidak ada kas yang bisa digunakan. Itupun hanya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana vital, dan hanya diambil dari kaum Muslim, laki-laki, dan mampu. Selain itu tidak diperkenankan.
Maka dari itu kita tidak perlu bangga dengan banyaknya infrastruktur saat ini yang berasal dari pajak dan hutang. Karena hutang yang diberikan oleh luar negri merupakan ancaman yang sangat serius bagi negeri Islam. Ini jugalah yang menjadi penyebab mengapa di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada kaum kafir, karena ia akan mencengkeram negri-negri Muslim dan harus tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh asing, karena ia merasa tidak enak terhadap pemberi hutang yakni asing.
Jika kaum muslim meminta bantuan kepada kaum kafir maka mereka akan menjadi boneka penguasa yang bisa disetir oleh asing untuk mengikuti kemauannya. Dan tentu infrastruktur yang mahal itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah tetapi sebaliknya hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas saja.[]
Penulis adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jember/Fkip Bhs Inggris/semester akhir
Comment