RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA -Mengawali tahun 2020, tepatnya Ahad 5 Januari, sejumlah tokoh muslimah Kota Kendari berkumpul dan berdiskusi di salah satu rumah makan di Kendari perihal berbagai peristiwa yang terjadi pada 2019 lalu.
Kritik atas pengelolaan negara sekuler dengan model korporatokrasi adalah topik menarik yang dijelaskan oleh Ustazah Lili selaku pemateri pertama, “yakni ketika pemerintahan yang berada ditampuk kekuasaan menerapkan peraturan dengan sistem yang sama dengan perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan profit (Keuntungan)” jelasnya.“Kefasadan (Kerusakan) terbesar akan terjadi ketika negara salah urus. Demi mendapat profit, negara lebih berpihak pada para korporasi ketimbang memperhatikan kesejahteraan rakyat” ucap Beliau.
“Salah satu ciri dari korporatokrasi adalah dengan mengijinkan para investor bermodal untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Begitu juga dengan negara ini, alih-alih mengelola secara independen SDA yang melimpah, dengan alasan kemampuan yang kurang, pemerintah lebih memercayakan pengelolaan kepada pemilik modal, baik dari pribumi maupun asing.”tukas Ustazah Lili.
Lebih lanjut, Ustazah Lili menerangkan bahwa dalam proses pengelolaan demi menekan biaya terkadang pemilik modal tersebut menggunakan segala cara tanpa memikirkan masyarakat sekitar.
Pembakaran lahan misalnya, sedangkan dampaknya seperti asap “dinikmati” oleh rakyat sekitar.
Terkadang sampai harus meregang nyawa. Mirisnya, keuntungan yang didapat pemerintah lebih kecil dibanding pemilik modal, selain itu rakyat yang harus menanggung semua keburukan akibat salah kelola. “SDA nya seakan jadi milik negara, kemudian dengan bebas menyerahkan kepada siapa saja. Itu model negara kapitalis yang korporatokrasi!” tegas Beliau.
Ustazah Suraidah selaku pemateri kedua memaparkan gambaran lengkap terkait solusinya.
“Keadaan umat saat ini begitu parah. SDA dikeruk, korupsi merajalela, serta minimnya lapangan kerja. Ironisnya semua kerusakan tersebut seolah enggan dihubungkan dengan akar masalahnya. Justru rezim fokus pada persoalan lain yang mereka anggap lebih penting sehingga memberi kesan seolah-olah itulah yang menjadi akar masalah” ungkapnya.
“Misalnya selalu menyoroti syariah Islam dengan pandangan negatif, bahwa yang menyuarakan penerapan Islam kaffah berbahaya bagi persatuan bangsa serta negara ataupun menjadikan isu radikalisme berkaitan dengan ajaran Islam. Akhirnya, rezim sibuk melakukan berbagai pencegahan yang dianggap bisa menangkal radikalisme, seperti membubarkan atau tidak memberi izin ormas yang dianggap radikal, melakukan kampanye anti radikalisme di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Padahal telah jelas jika kerusakan-kerusakan yang terjadi tidak berhubungan dengan ajaran Islam” tukasnya penuh penekanan.
Menurut Ustazah Suraidah, hal tersebut dilakukan untuk mengokohkan cengkeraman Sekulerisme-Liberalisme, menutupi kebobrokan rezim dan kebijakannya yang menyengsarakan rakyat, serta menghalangi bersatunya umat Islam.
Perkara itu amat jelas, sebab tatkala syariah Kaffah tegak, tentu semua aturan Islam akan diterapkan. Para korporat penyedot kekayaan rakyat pun akan disingkirkan sehingga mereka tidak akan mendapat profit lagi.
Di akhir penjelasannya beliau menegaskan fungsi negara yang benar.“Negara bukan seperti perusahaan. Tapi negara yang bertanggungjawab untuk mengurusi rakyat dan mengusahakan kesejahteraan bagi mereka!” pungkasnya.
Dipenghujung acara, Ustazah Suraidah menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan adalah dengan menghilangkan pengaruh korporatokrasi dalam negara serta menerapkan aturan yang akan memuliakan setiap manusia, yakni aturan yang bersumber dari sang Pencipta. Tentu saja dengan menerapkan setiap aturan-Nya secara kaffah dalam bingkai sebuah negara.[]
Comment