 |
| Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.[Foto/ist] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA -Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) akan menyelenggarakan kegiatan berskala internasional yaitu International Conference on Procurement Law, Purchasing and Supply Management (ICPLPSM) 2018.
Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan acara International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) Regional Asia Pacific Meeting. Kegiatan yang akan berlangsung 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 19 s/d 21 Maret 2018 di Jakarta, Indonesia. Terdapat 3 (tiga) alternatif lokasi kegiatan yaitu di Sari Pan Pacific Hotel, JS. Luwansa Hotel atau di beberapa kampus lainnya di seputaran kota Jakarta. Demikian dikatakan Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE melalaui rilis ke rdaksi, Kamis (6/1/2017).
Kegiatan ICPLPSM 2018 lajut Sabela, akan dihadiri minimal oleh delegasi peserta dari 10 (sepuluh) negara yaitu: Malaysia, China, United Kingdom, Filipina, Hongkong, Australia, Korea Selatan, Jepang, Singapura dan India. Para peserta akan menyampaikan seputar isu terkini mengenai Pengadaan Publik, Purchasing, Supply Chains, Management, Logistics dan isu-isu terkait lainnya.
Kegiatan ini tambah Sabela, didukung mitra Perguruan Tinggi seperti Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UNMUHA) Banda Aceh,. Fakultas Hukum Universitas Komputer (UNIKOM), Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia (STIEBI), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (UWP), Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
Pembicara kunci (keynote speakers) akan menghadiri acara tersebut diantaranya, He Liming dari China, Malcolm Youngson dari United Kingdom, Akanit Smitabindu dari Thailand, Prof. Stephen NG dari Hongkong dan dari Indonesia, Prof. Muhammad Nasir (Menristekdikti).
Dalam kegiatan berskala internasional ini akan dibicarakan berbagai best practices dalam rangka menjamin keberlangsungan Pengadaan Publik, Purchasing, Logistics dan Supply Management. Bahkan Indonesia akan belajar dari pengalaman negara lain dalam menyediakan kepastian hukum di sektor Pengadaan Publik berupa produk Undang-Undang Pengadaan Publik dan Undang-Undang Kontrak.
Dengan adanya sharing pengalaman dan best practices tersebut maka diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan yang sejenis di Indonesia dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum di sektor Pengadaan Publik di Indonesia.
Bahkan dengan telah diterbitkannya ISO 20400 on Sustainable Procurement maka dunia Pengadaan Publik sudah memiliki standar internasional dan best practices yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Publik. ISO 20400 on Sustainable Procurement dapat digunakan sebagai panduan dalam rangka mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Publik yang telah dipraktikkan oleh instansi pemerintah dan swasta di Indonesia, apakah sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ISO 20400 on Sustainable Procurement atau belum.
“Secara umum ISO 20400 on Sustainable Procurement dapat digunakan sebagai alat ukur dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di sektor Pengadaan Publik di Indonesia. Oleh karena itu semoga pelaksanaan ICPLPSM 2018 dapat memberikan nilai tambah (added value) yang positif bagi terwujudnya Pengadaan Publik di Indonesia yang lebih baik, transparan, akuntabel dan kredibel.” Imbuh Sabela.[GF]
Comment