RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, M.B.A., menjelaskan tentang anomali kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap permasalahan genosida, invasi dan agresi militer rezim zionis Israel di Jalur Gaza, Palestina.
“Kebijakan Amerika (AS) itu anomali terhadap bangsa Palestina. Di satu sisi, pemerintah AS ingin mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza antara faksi Hamas versus Israel. Namun di sisi lain, AS terus-menerus memasok senjata bagi militer Israel. Kalau seperti ini, bagaimana mungkin bisa terwujud gencatan senjata?,” tuturnya pada Jumat (14/6/24).
Tepatnya saat Pak JK, sapaan akrabnya, bersilaturahmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama-sama dengan Panglima Tentara Nasional (TNI), Jenderal TNI H. Agus Subiyanto, S.E., M.Si. Keduanya pun mejadi narasumber dalam acara “Silaturahmi dan Tukar Pikiran Antara Panglima TNI dengan Dewan Pimpinan MUI dan Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam Tingkat Pusat”.
Dalam kegiatan ini, kedua narasumber disambut oleh jajaran Dewan Pimpinan MUI Pusat, yakni Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M., dan dua orang Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, yakni Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A., dan Prof. Dr. K.H. Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh, S.Ag., Lc., M.A.
Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., mendampingi kedua narasumber. Hadir pula Wakil Sekretaris Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PD PAB) MUI, Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., dalam acara ini.
Menurut Wakil Presiden (Wapres) Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia (RI) itu, fakta riil di lapangan menunjukkan bahwa kondisi perang atau damai di Jalur Gaza, Palestina, sangat tergantung dengan kebijakan Presiden AS, Joseph Robinette Biden Jr. atau Joe Biden, dan Perdana Menteri (PM) Negara Israel, Benjamin Netanyahu.
“Apakah mau damai atau perang di Palestina, sebenarnya tergantung pada (kebijakan) dua tokoh, yakni (Presiden) Joe Biden dan (PM. Benjamin) Netanyahu, karena negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah dan Yordania sudah tidak bisa (mampu) berperang lagi dengan Israel. Kan dulu juga bukan Palestina yang berperang, tetapi ketiga negara itu,” paparnya.
Meskipun Presiden Joe Biden memegang peranan penting dalam proses negosiasi damai antara rezim zionis Israel dengan para pejuang kemerdekaan Palestina, namun Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat itu tetap mengakui keunggulan teknologi persenjataan milik faksi HAMAS atau Harakat Al-Muqawama Al-Islamiah.
“Sebenarnya, teknologi (persenjataan) HAMAS itu hebat, mereka bisa bikin roket, bisa buat terowongan sepanjang ratusan kilometer di Jalur Gaza, bahkan bisa menerobos sistem pertahanan Israel dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023. Itu luar biasa,” ungkap tokoh nasional asal Watampone, Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.
Kesimpulan ini diperoleh Daeng Ucu, sapaan akrab H. Muhammad Jusuf Kalla, usai bertemu dengan Delegasi HAMAS di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Ahad malam, 5 Mei 2024.
Saat itu, Delegasi Hamas dipimpin langsung oleh Pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional, Bassem Naim.
“Sewaktu bertemu Delegasi Hamas di Malaysia, saya bertanya, strategi apa yang anda (Hamas) pikirkan? Kenapa anda (HAMAS) menyerang Israel pada 7 Oktober? Apa alasan sebenarnya dalam serangan itu? Ternyata, jawabannya luar biasa, mereka (HAMAS) ingin membuktikan bahwa pertahanan militer Israel bisa diterobos oleh Palestina,” ucapnya.
H. Muhammad Jusuf Kalla pun menyambut baik serangan HAMAS terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Menurutnya, serangan HAMAS terhadap Israel itu luar biasa, berani dan cermat sekali.
“Ini menunjukkan bahwa pejuang Palestina masih ada, serangan itu untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Etik Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu pun mengimbau dan meminta faksi Fatah dan Hamas untuk bersatu padu dan jangan berpecah-belah demi terwujudnya kemerdekaan Negara Palestina.
“Penting untuk memikirkan bagaimana agar faksi Hamas dan Fatah dapat bersatu. Saya bilang, anda bersatu dulu. Kalau anda berseteru, yang mana kita bantu? Satu ingin berunding, satu ingin perang,” jelasnya.
Kondisi Fatah dan HAMAS pecah ini, lanjutnya, telah dimanfaatkan oleh Israel. Bahkan negara-negara Arab juga pecah, ada yang dukung HAMAS, ada juga yang dukung FATAH.
“Arab Saudi, Mesir dan Yordania mendukung Fatah, sedangkan Qatar, Turki dan Iran mendukung HAMAS,” ungkap H. Muhammad Jusuf Kalla.
Selain itu, sejumlah isu dan permasalahan strategis terkait ikhtiar serius Pemerintah RI dalam membantu warga sipil Palestina, yang sedang menghadapi invasi dan agresi militer rezim zionis Israel, pun turut dibahas dalam kegiatan ini.
“Antara lain, penyaluran bantuan sosial dan kemanusiaan darurat dari seluruh rakyat Indonesia terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza. Bantuan ini disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerja sama dengan TNI,” tutur Muhammad Ibrahim Hamdani yang juga Peneliti Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) itu pada Jumat (14/6/24).
Hal ini, lanjutnya, meliputi transportasi angkutan bantuan kemanusiaan melalui kapal laut dan pesawat udara milik TNI. Bantuan kemanusiaan itu terdiri dari makanan, minuman, obat-obatan, tenda, kebutuhan medis, pakaian, serta aneka kebutuhan khusus sehari-hari untuk perempuan dan anak-anak.
“Indonesia juga menjadi satu-satunya negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), selain Kerajaan Hasyimiyah Yordania, yang diizinkan menggunakan pesawat Super Hercules-nya, oleh otoritas AS, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung ke Jalur Gaza, Palestina, dengan metode airdrop atau dijatuhkan lewat udara,” ujar Anggota Dewan Pakar Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia itu.
Menurutnya, dibahas pula terkait rencana pendirian rumah sakit lapangan Indonesia oleh TNI di Jalur Gaza, termasuk pengiriman relawan kemanusiaan Indonesia yang terdiri dari dokter, perawat, psikolog, dan tokoh agama (ulama).
“Bahkan Indonesia siap menampung sekitar 1.000 pasien dari Jalur Gaza untuk dirawat di rumah sakit-rumah sakit Indonesia,” papar Ibrahim Hamdani yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rumah Produktif Indonesia (RPI) itu.
Indonesia, ungkapnya, juga siap menampung 1.000 anak-anak Palestina yang terdampak perang dengan rezim zionis Israel, guna mendapatkan pendidikan dan penyembuhan trauma psikologis pasca perang.
“Kesiapan Indonesia ini telah diumumkan langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI Kehormatan (HOR). Purnawirawan (Purn). Datuk Seri H. Prabowo Subianto, yang juga Presiden Terpilih RI,” ucap Ibrahim Hamdani yang juga Direktur Jaringan Strategis dan Kerja Sama Institut Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind Institute) ini.[]
Comment