Oleh : Milda, S.Pd, Aktivis Muslimah
_________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Reuter (23/3/2022) melansir bahwa SoftBank Group dipastikan batal berinvestasi di proyek ibu kota baru Indonesia, Kalimantan Timur. Mundurnya SoftBank Group disampaikan pada Jumat (23/3/2022).
Mereka tidak menjelaskan secara rinci keputusan untuk membatalkan penanaman modal di ibu kota Nusantara, namun SoftBank memastikan akan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam wawancaranya kepada Bloomberg pekan ini mengkonfirmasi kabar mundurnya SoftBank dari mega proyek ibu kota.
“Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi [CEO SoftBank], dia keluar,” kata Luhut, yang tidak menjelaskan secara spesifik sebab mundurnya SoftBank di proyek ibu kota baru.
Pada 2020 lalu, seperti dikutip CNN Indonesia, SoftBank Corp dikabarkan akan berinvestasi sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.400 triliun di ibu kota baru. Kabar ini disampaikan sendiri oleh Menko Luhut Pandjaitan.
Softbank Group mengumumkan tidak akan berinvestasi dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia, yakni IKN di Kalimantan Timur. Belum diketahui sebab alasan Softbank mundur.
Sebenarnya beberapa negara juga pernah melakukan pindah IKN. Namun untuk melakukan pindah IKN bukanlah perkara mudah, banyak syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Pemindahan IKN juga harus mempunyai kesiapan dana.
Namun di saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, di saat himpitan hidup dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia, di saat utang luar negeri bertambah dengan nilai yang fantastis, namun penguasa negeri ini tetap ngotot pindah IKN.
Dana yang dianggarkan 466 triliun Rupiah sementara negara sedang berada dalam lingkaran utang dan kondisi keuangan negara juga sedang kosong, otomatis negara akan membuka keran investasi asing untuk mewujudkan pindah IKN yang membutuhkan dana besar tersebut.
Padahal investasi asing dapat mengancam kedaulatan suatu negara yang pada akhirnya negara akan terikat dengan berbagai perjanjian dan dikendalikan oleh asing. Investasi ini juga akan berdampak buruk bagi negara seperti aset negara dengan mudah bisa dikuasi asing akibat dari pembiayaan terhadap IKN. Maka ini jelas makin menambah daftar panjang masalah dalam negeri dan lagi-lagi yang terkena dampaknya adalah rakyat.
Pemindahan IKN yang terkesan dipaksakan ini tentu tidak lain imbas penerapan sistem kapitalis yang berjalan atas asas manfaat tanpa memikirkan dampak buruk jika tetap dilanjutkan. Buruknya sistem ekonomi kapitalis tidak hanya merugikan rakyat namun juga makhluk lain yang tinggal di hutan karena sudah pasti akan menebang hutan-hutan kemudian membangun gedung-gedung yang mestinya tidak harus dilakukan. Hewan-hewan yang tinggal di hutan juga akan terganggu kelangsungan hidupnya.
Telah tergambar bagaimana sejarah Islam membangun IKN. Tidak hanya dari pembangunan yang tertata rapi namun juga membuat para generasi bangga dengan penerapan sistem Islam dalam membangun sebuah negara dan ini dibuktikan dari berbagai peninggalan sejarah Islam di beberapa negara seperti di Andalusia, Portugal, Turki, Irak, dan lain sebagainya.
Islam memandang pentingnya membahas pembiayaan IKN dengan dana yang cukup besar agar pembangunan merata di semua lini kehidupan.
Biaya yang digunakan dalam membangunnya haruslah bersumber dari aset negara bukan investasi asing. Sumber aset negara bisa didapatkan dari kepemilikan umum seperti gas, minyak, tambang, emas, tembaga dan sejenisnya.
Pengeluaran hanya pada pembangunan ibu kota dengan seluruh aset negara yang dimiliki akan mampu memenuhi pembiayaan berbagai keperluan dalam pembangunan negara seperti infrastruktur dan penunjang lainnya.
Selain itu Islam juga sangat memperhatikan kemandirian dan tidak meminta pinjaman pada asing yang bisa berpeluang menjajah negara terlebih negara yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah.
Dalam Islam, khilafah adalah negara yang berdiri sendiri serta mandiri dari segala aspek dan terdepan dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya.
Maka pembangunan ibu kota tidak hanya sekedar keinginan penguasa dan segala antek-anteknya. Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, terlebih yang menginginkan pemindahan ibu kota adalah penguasa.
Negara yang mandiri adalah sumber kekuatan dan kemajuan dalam segala aspek. Jika berbicara soal politik harus mempunyai visi-misi yang kuat agar mampu menjadi negara adidaya di kancah Internasional serta mencetak para generasi peradaban gemilang dan pastinya semua itu tidak terlepas dari ketaatan pada syariat Islam.
Namun jika negara tidak memiliki visi dan jelasnya tujuan yang ingin dicapai, bersiaplah negara tersebut akan mudah terjajah oleh asing dan hanya menjadi ladang para pemilik modal.Wallahu Alam Bishowab.[]
Comment