RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Hal tersebut dikatakan Aisha Putrì Budiarti dalam diskusi panel yang digelar LP3ES bersama Universitas Paramadina melalui zoom meeting dengan tema “Demokrasi Internal dan Oligarki Partai” Jumat (28/9/24).
Aisha Putrì Budiarti, Associate Researcher LP3ES yang menjadi sala satu pembicara dalam diskusi panel tersebut mengatakan, demokrasi menjadi pilar demokrasi dan inheren sebagai nilai dan proses yang sudah diatur dalam UU Partai Politik di mana tidak berdiri sendiri.
Dia menambahkan, UU No.2 Tahun 2011 menekankan pentingnya proses dan peran partai, recruitment dan kaderisasi partai politik serta diatur secara terbuka. Bersifat normatif dan lebih rijitnya melalui ADART.
“Problem demokrasi internal partai, bukanlah semakin matang tetapi menjadi semakin berpolemik melihat apa yang terjadi di partai politik saat ini.” Ujarnya dalam diskusi yang digelar LP3ES bersama Universitas Paramadina tersebut.
Menurutnya, ada upaya penguatan partai politik inteternal yang dilakukan oleh berbagai partai, contohnya partai golkar tetapi tetap ada kritik yang datang dari masyarakat.
Demokrasi internal lanjutnya, nampak semakin redup berlangsung dalam setiap fungsi dan kinerja partai, pengelolaan partai bersifat personal dan oligarkis, idak berlangsung suksesi dan regenerasi pimpinan partai politik secara terbuka dan adil berbasis sistem merit.
“Pengelolaan partai tidak memberikan “keadilan” kepada semua anggotanya, tetapi nampak memberikan keuntungan dan keberpihakan kepada politisi popular, politisi bermodal, dan politisi berjejaring elite, berbagai keputusan dan kebijakan partai penting tidak berbasis prinsip-prinsip demokrasi, terutama terbuka dan akuntabel dan lainnya.” Ucapnya.
Ditambahkan Associate Researcher LP3ES ini, ada fenomena yang berlangsung hampir setengah partai politik di mana tidak adanya suksesi, oligarki elite dan dinasti politik.
“Nampaknya dinasti politik yang terjadi saat ini tidak akan selesai dalam waktu dekat.” Ujar Aisha.
Pengambilan keputusan partai yang tertutup, tidak transparan sering terjadi sejak lama. Kemudian yang menjadi pertanyaan apa yang dapat kita lakukan?
Tentu yang dapat diefektifkan adalah buatlah aturan lain dalam aturan hukum sehingga menjadi terikat dalam partai politikknya, semua harus dievaluasi dan di integrasikan mengenai undang-undang partai politik dengan lebih rijit dan mengikat partai politik.
“Harus punya karir politik yang dibangun dari daerah, dimana penjenjangan karir politik harus diimbangi dengan pembangunan demokrasi internal dalam aturan dan mekanisme partai dan terbuka pada publik” imbuhnya.[]
Comment