RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA -— Paramadina Public Policy Institute, Paramadina Graduate School, dan Institut Harkat Negeri menggelar Orasi Kebangsaan bertema “Perjalanan, Tantangan, dan Harapan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” di Kampus Kuningan Universitas Paramadina, Trinity Tower, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024) dengan menghadirkan tokoh, sejarawan, praktisi, dan pegiat antikorupsi antara lain; Prof. Didik J Rachbini, Ph.D, Sudirman Said, MBA, Prof. Fra Francisia Saveria Suka Ery Seda, Ph.D, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Sukidi, Ph.D, Tony Saut Situmorang, M.M, dan Kevin Evans.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D dalam pengantar orasinya menekankan peran penting kampus sebagai pusat gerakan antikorupsi.
“Dengan dukungan penuh, kami ingin menjadikan Universitas Paramadina sebagai kampus antikorupsi yang tidak hanya mengedepankan pendidikan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keutuhan,” ujarnya.
Wijayanto Samirin, akademisi Universitas Paramadina, memaparkan korelasi antara politik dan ekonomi dalam konteks demokrasi Indonesia yang mahal.
“Pilpres dan Pileg di Indonesia sering kali menjadi ajang money laundering terbesar, dengan dana besar yang tidak jelas asal-usulnya. Demokrasi yang mahal ini justru menciptakan ekonomi biaya tinggi hingga mencapai Rp140 triliun” jelasnya.
Namun, fenomena ini, tambahnya, memunculkan risiko high-cost economy dan potensi pencucian uang dalam skala besar.
“Sistem politik yang terlalu mahal pada akhirnya membuka celah bagi investor untuk meminta imbalan berupa kebijakan yang berpihak pada mereka” ujar Wijayanto.
Ia juga menegaskan bahwa formula korupsi, Corruotin = Discretion+ Monopoly – Accountability, tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia karena politik dan bisnis saling berkelindan.
“Di Indonesia, demokrasi cenderung terkonsentrasi pada eksekutif. Dengan delapan pimpinan partai politik yang menjadi anggota kabinet, sidang kabinet hampir menyerupai pleno DPR” tambahnya.
Wijayanto Samirin, akademisi Universitas Paramadina dalam kesempatan tersebut juga memaparkan korelasi antara biaya politik yang tinggi dan potensi risiko dalam demokrasi.
“Sistem politik yang mahal membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak transparan, sehingga penting bagi kita untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan politik dan kepentingan ekonomi bangsa.
Kevin Evans, Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Centre, menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dalam upaya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial.
“Korupsi bukan hanya sekedar kerugian ekonomi, tetapi juga merusak fondasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang lebih sistematis untuk mengatasi akar permasalahan.
Mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang yang hadir dalam diskusi ini menyoroti peran teknologi digital seperti Big Data dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi.
“Pemanfaatan teknologi dapat membantu menyatukan dan menganalisis data secara lebih efektif, sehingga keputusan terkait penegakan hukum menjadi lebih berbasis bukti,” ujarnya.
Dr. Ahmad Khoirul Umam, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, pentingnya keterlibatan sipil masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Isu antikorupsi, ia mengingatkan, membutuhkan dukungan kolektif untuk mengawal kemiskinan reformasi di berbagai sektor.
Hadir dalam diskusi nasional ini, Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri. Ia menyoroti perlunya penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam pemberantasan korupsi.
“Kita harus menggali kembali kearifan lokal untuk membangun integritas dan tanggung jawab sebagai bangsa,” ungkapnya. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem yang lebih bersih dan berkeadilan.
Diskusi ini menjadi refleksi dan komitmen bersama untuk melanjutkan perjuangan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih jujur dan transparan.[]
Comment