Dokter Asing Antara Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan

Opini180 Views

 

 

 

Penulis: Ina Ariani | Aktivis Muslimah Pekanbaru

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Beberapa hari lalu rencana perekrutan dokter asing ramai dibicarakan. Sampai-sampai Dekan Fakultas Kedokteran Univesitas Air Langga (FK Unair) yaitu Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG (K) dipecat dari jabatannya, karena  menolak rencana pemerintah, tapi dia mengaku ikhlas menerima keputusan tersebut. (Kompas TV, 04/07/2024).

Tujuan dokter-dokter asing yang didatangkan ke Indonesia bukan untuk menyaingi dokter lokal, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tapi untuk menyelamatkan nyawa ribuan warga Indonesia yang terkena struk, jantung dll, dan ribuan bayi yang meninggal setiap tahunnya, katanya seperti ditulis AntaraNews.id, (03/07/2024).

Keberadaan dokter asing untuk memenuhi kekurangan dokter menjadi sorotan di tengah liberalisasi kesehatan yang mengakibatkan biaya perobatan bertambah mahal dan dapat merugikan rakyat maupun dokter lokal. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena, sektor kesehatan dalam sistem ekonomi kapitalisme menjadi lahan untuk mencari dan berorientasi profit.

Mengapa negeri ini harus mendatangkan dokter asing? Apakah dokter lokal tidak mumpuni? Atau kekurangan dokter spesialis? Sudah semestinya problem ini menjadi PR dan tanggung jawab pemerintah. Kewajiban negara bukan hanya sebagai pemimpin, tapi mengurusi masalah rakyatnya, termasuk masalah kekurangan dokter spesialis, alat-alat kesehatan hingga semua terpenuhi secara maksimal.

Sebenarnya keberadaan dokter asing tidak menjadi masalah, dengan catatan, hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan dalam konteks paradigma liberal kapitalisme untuk meraih profit semata. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Beliau pernah mendapat hadiah seorang tabib (dokter) dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.” (HR Muslim).

Begitulah tugas negara semestinya, mengurusi semua persoalan dan problematika rakyat seperti, kesehatan, pendidikan, periayahan, penjagaan dll adalah tanggung jawab pemimpin.

Tidak tepat mengkapitalisasi bidang kesehatan yang sangat urgent dalam kehidupan masyarakat. Kesehatan merupakan bagian penting dan utama bagi rakyat.

Bukankah negeri ini menjunjung tinggi empat kebebasan, yang salah satunya mengeluarkan pendapat?

Sudah seharusnya negara punya solusi yang tepat. Negara sejatinya menyediadakan alat-alat kesehatan yang lengkap, serta memberikan pelayanan kesehatan murah dan mudah diakses oleh individu masyarakat secara gratis. Kalaupun bayar tidak semahal dan menciptakan layanan yang mudah untuk semua kalangan.

Negara atau pemerintah harus mampu menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif dan mendasar. Seperti kekurangan dokter, alat-alat kesehatan, perawat dan sistem pendidikan ilmu-ilmu kedokteran dan kesehatan yang tepat guna. Serta menyiapkan, memberi pembiayaan pendidikan dokter dan nakes yang murah dan mudah terjangkau.

Masalahnya kebijakan pemerintah dalam merekrut dokter asing dinilai tidak proporsional. Pasalnya, belum ada upaya serius untuk mengatasi masalah sektor kesehatan dalam negeri. Langkah ini justru akan menimbulkan persoalan baru.

Keberadaan dokter asing di bawah kendali kebijakan negara, agar tidak menimbulkan masalah agar tidak terkontaminasi dengan kepentingan asing.

Sebenarnya keberadaan dokter asing bukan masalah, tapi sistem kapitalis sekulerlah yang telah mengacaukan paradigma dan tata kelola negara di berbagai sektor kehidupan. Sudah saatnya kembali kepada aturan Allah yang akan membawa keselamatan di dunia dan akhirat.

Di sisi lain, para dokter muslim hendaknya juga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan paradigma kehidupan bernegara yang shahih sesuai tuntunan Islam dengan melanjutkan kembali kehidupan Islam, yang pernah memimpin 2/3 dunia selama lebih kurang 13 abad lamanya.
Wallahua’lam bishawab.[]

Comment