 |
| Ketua Dewan Pertimbangan MI, Prof.DR. Din Syamsudin.[Foto/Dok.radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – “Kalau memang
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengganggu stabilitas negara, mohon
maaf kenapa yang di Kepulauan Seribu tidak diatasi?” Itulah pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Peristiwa di Kepulauan Seribu yang dimaksud Din Syamsuddin adalah
saat Basuki Tjahaja Purnama alias Kokoh Ahok masih menjabat Gubernur
Jakarta memberikan pidato di depan warga pulau Pramuka, KepulauanSeribu.
Saat itu, diduga muncul ucapannya yang diduga menistakan agama dan
berlanjut hingga sekarang ke proses hukum.
saat Basuki Tjahaja Purnama alias Kokoh Ahok masih menjabat Gubernur
Jakarta memberikan pidato di depan warga pulau Pramuka, KepulauanSeribu.
Saat itu, diduga muncul ucapannya yang diduga menistakan agama dan
berlanjut hingga sekarang ke proses hukum.
Din Syamsuddin mengatakan, sumber masalah sebenarnya adalah pada peristiwa di Kepulauan Seribu. “Sumber
masalahnya yang intoleran, yang anti-kebhinekaan ya yang ada di
Kepulauan Seribu itu. Anti-kemajemukan dan menyinggung perasaan itu yang
membuat instabilitas,” tegasnya.
masalahnya yang intoleran, yang anti-kebhinekaan ya yang ada di
Kepulauan Seribu itu. Anti-kemajemukan dan menyinggung perasaan itu yang
membuat instabilitas,” tegasnya.
Sementara MUI sebagai organisasi Islam, menurut Din Syamsudin,
memberikan pandangan dengan mengeluarkan Fatwa yang diminta oleh Polri
agar dapat ditetapkan status hukumnya. “Jadi tidak benar jika Fatwa MUI dikatakan sebagai sumber instabilitas negara,” lanjutnya.
memberikan pandangan dengan mengeluarkan Fatwa yang diminta oleh Polri
agar dapat ditetapkan status hukumnya. “Jadi tidak benar jika Fatwa MUI dikatakan sebagai sumber instabilitas negara,” lanjutnya.
Di sisi lain, dia juga mengkritik media yang tidak melakukan
publikasi masif saat Peristiwa di Kepulauan Seribu. Media massa, justru
memberikan berita mengenai gerakan umat Islam yang berlebihan dan tidak
sesuai konteks.
publikasi masif saat Peristiwa di Kepulauan Seribu. Media massa, justru
memberikan berita mengenai gerakan umat Islam yang berlebihan dan tidak
sesuai konteks.
“Kenapa justru peristiwa di Kepulauan Seribu tidak diekspos?
Padahal itu yang jelas-jelas anti-kerukunan, anti-kebhinekaan, dan
intoleran,” kata Din Syamsuddin.
Padahal itu yang jelas-jelas anti-kerukunan, anti-kebhinekaan, dan
intoleran,” kata Din Syamsuddin.
Saat itu, diduga muncul ucapan Ahok yang diduga menistakan agama dan
berlanjut hingga sekarang ke proses hukum. Dalam bermasyarakat, tidak
ada yang boleh saling menyinggung masyarakat lainnya dan hal itu juga
sudah tertera dalam ajaran umat muslim.
berlanjut hingga sekarang ke proses hukum. Dalam bermasyarakat, tidak
ada yang boleh saling menyinggung masyarakat lainnya dan hal itu juga
sudah tertera dalam ajaran umat muslim.
Din Syamsudin pun meminta kepada media untuk bersikap adil dalam
memberitakan dan tidak melakukan kekerasan verbal terhadap umat Islam. “Dan perlu diketahui, bahwa media yang membela itu, juga telah melakukan kekerasan verbal kepada umat Islam,” katanya.[TB]
memberitakan dan tidak melakukan kekerasan verbal terhadap umat Islam. “Dan perlu diketahui, bahwa media yang membela itu, juga telah melakukan kekerasan verbal kepada umat Islam,” katanya.[TB]
Comment