RADARI DONESIANEWS.COM, JAKARTA– Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mendorong Kementerian Sosial memperluas jumlah penerima manfaat bansos beras di tengah melambungnya harga bahan pokok ini. Wisnu mengatakan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan kenaikan harga beras berisiko menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Mengacu pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata bulanan beras premium dan medium tercatat konsisten merangkak naik semenjak awal 2023. Misalnya, harga beras medium rata-rata telah menembus Rp12.690 per kg pada September 2023, sedangkan pada Januari lalu tercatat hanya Rp 11.550/kg.
Sementara, harga beras premium kini mencapai 14.330 per kg dibandingkan harga sebelumnya pada Januari lalu yang berkisar 13.140 per kg.
“Pemerintah, salah satunya melalui Kemensos, perlu memperluas jumlah penerima bansos beras guna menjaga daya beli kelompok bawah dan menengah. Terkait kelompok menengah ini perlu mendapat sorotan mengingat mereka termasuk dalam kelompok rentan dalam situasi ini. Status sosial ekonomi mereka yang tidak termasuk kelompok bawah membuat mereka tidak menerima bansos dari pemerintah,” papar Wisnu di Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Anggota DPR Fraksi PKS ini membeberkan, jumlah kelas menengah rentan di Indonesia mencapai 115 juta penduduk dan berisiko turun kelas akibat kenaikan harga beras belakangan ini. Untuk itu, lanjut Wisnu, fokus pemerintah dalam penyediaan jaring pengaman sosial sebaiknya tidak hanya tertuju pada 25 juta penduduk miskin, tetapi juga menyasar kelompok menengah yang rentan tersebut.
“Beras memiliki bobot konsumsi terbesar bagi kelas menengah ke bawah. Misalnya, beras memberi sumbangsih untuk garis kemiskinan di desa mencapai 23,7 persen, sementara di kota sebanyak 19,3 persen. Upaya untuk memperluas penerima bansos beras minimal sampai 3 bulan ke depan diharapkan bisa menanggulangi tekanan terhadap risiko kenaikan angka kemiskinan,” jelas Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini.
Mengacu pada data terbaru BPS per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia menyentuh 25,09 juta orang atau mencapai 9,39 persen. Meskipun angka tersebut sedikit turun dibandingkan pada bulan September 2022 yang mencapai 9,57 persen, namun angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan pada masa sebelum pandemi, yakni 9,22 persen per September 2019.[]
Comment