Penulis: Rizka Adiatmadja | Praktisi Homeschooling
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Kebocoran data warga terjadi lagi, terus berulang dan belum menemukan solusi yang pasti. Bocor di sana-sini, apa gerangan yang menjadi penyebab hingga berulang kali terjadi?
Seperti ditulis laman tirto.id pada tanggal 8 Juli 2023, pencurian data terjadi lagi. Data paspor atau keimigrasian bocor hingga diperjualbelikan, tidak tanggung-tanggung jumlah data yang tersebar tidak aman tersebut, sekitar 34 juta data.
Semua diungkap oleh Teguh Aprianto yang memiliki akun pegiat informatika, di akun Twitter @secgron.
Unggahan Teguh adalah tangkapan layar portal yang menjual data paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri atas nama lengkap, tanggal berlaku paspor, tempat tanggal lahir. Data tersebut dijual antara 10 ribu dolar AS atau sekitar 150 juta rupiah.
Pihak Ditjen Imigrasi pun langsung menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini.
“Sedang diselidiki (dugaan kebocoran data paspor),” kata Silmy melalui pesan singkatnya padalaman yang sama, Kamis, 6 Juli 2023.
Kebocoran data warga terus berulang tanpa penanganan yang pasti. Ini adalah sebuah bukti nyata jika ranah siber di Indonesia tidak dalam keadaan kondusif. Ada banyak bahaya yang mengintai warga secara masif.
Kondisi tersebut tidak mustahil akan terus membuka gelombang kritik dari masyarakat kepada pemerintah karena tidak mampu menangani peretas dengan tegas. Bahkan keadaan ini menjadi sebuah indikasi adanya kemandulan kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo.
Siapa yang paling dirugikan? Tentu jawabannya adalah rakyat Indonesia. Terancam dari berbagai kondisi. Seharusnya antisipasi terhadap kebocoran data itu diperketat seiring perkembangan informasi dan teknologi. Namun, kendali ke arah antisipasi itu belum tampak titik signifikansinya sehingga data warga terus bocor di sana-sini.
Teknologi negara tidak boleh kalah oleh seorang peretas. Sejatinya, ada aturan kuat yang bisa menghentikan pencurian tersebut dengan tegas. Negara memiliki kekuatan besar dan mampu menindak pelanggar. Satu kejadian pencurian data semestinya menjadi bahan dan masukan bagi negara untuk belajar.
Dana yang tentunya digelontorkan begitu besar, dengan kondisi sistem yang saling terhubung, ditambah juga sarana infrastruktur serba digital, mengapa bisa melewatkan ulah peretas yang sudah benar-benar meresahkan warga?
Lalu bagaimana dan apa kaitan dengan eksistensi kapitalisme dalam hal ini?Dunia siber yang rentan bisa saja dipermainkan oleh para pemilik modal alias kapitalis. Mereka memiliki Kan untuk memperjualbelikan data warga sesuai keinginan yang punya kepentingan.
Seharusnya “keinginan politik”–dari pemerintah atau pemangku kebijakan–atau political will ini yang menjaga dan memperlihatkan kedudukan pemerintah sebagai pelindung rakyat. Negara yang memiliki potensi SDM berkualitas serta memiliki sumber kekayaan yang berlimpah seharusnya memiliki keinginan politik yang tinggi demi mewujudkan negara adikuasa yang sanggup berdikari.
Negara bertanggung jawab atas keamanan warga. Baik data-data maupun jiwa raganya. Tidak menyerah kepada mereka yang menghancurkan privasi warga untuk kepentingan politik pihak yang semena-mena.
Negara memiliki fungsi menjaga keamanan warga, memberi kenyamanan, melindungi dari segala marabahaya kehidupan. Termasuk peretasan di era globalisasi yang semakin meresahkan.
Hanya Islam yang mampu mewujudkan fungsi negara dengan baik. Keparipurnaan sistemnya telah membuktikan bahwa pemangku jabatan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Dengan kondisi teknologi yang semakin maju, Islam mengerahkan segenap potensi agar perkembangan zaman tersebut tidak menjadi bumerang.
Perlindungan privasi diperketat dengan solusi signifikan. Negara berfokus pada antisipasi keamanan agar segala gangguan bisa dicegah. Bukan bertindak setelah masalah terjadi dan menghancurkan dengan telak.
Negara memiliki sistem IT yang mumpuni agar data warga benar-benar terlindungi. Tanpa satu pun memberikan kesempatan kepada peretas untuk melakukan pencurian besar-besaran.
Negara membentuk kekuatan antarlembaga saling bersinergi menyempurnakan kinerja masing-masing sehingga membentuk keamanan total karena semua lembaga informasi bekerja secara maksimal. Penjagaan secara holistik dan komprehensif pun terwujud tanpa kendala.
Negara yang menjalankan sistem Islam pasti mampu menjaga keamanan data masyarakat dengan cermat dan isa menghentikan ulah peretas dengan tegas dan lugas.
Kita terus berharap kepada pemangku kebijakan agar tidak memberi ruang kepada para peretas dan kapitalis berbuat curang. Wallahualam bissawab.[]
Comment