RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS – Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VI di pantai Bozihona, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias selama tiga hari mulai 14 sampai 16 Juli 2023.
Munas yang mengusung tema “Menuju Nias Pulau Impian” tampak dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, para Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias, unsur Forkopimda, para tokoh Agama/Masyarakat serta para undangan lainnya.
Dalam laporan Ketua Panitia Munas VI HIMNI, Ya’atulo Gulo mengucapkan selamat datang kepada para peserta Munas.
“Atas nama pemerintah dan segenap masyarakat Kabupaten Nias mengucapkan selamat datang kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Anggota DPR RI serta para Pengurus HIMNI se-Indonesia,” ucap Ya’atulo mengawali laporannya.
Ia mengatakan, Munas HIMNI ini nantinya akan membahas sejumlah isu strategis untuk kemajuan Kepulauan Nias.
“Selain konsolidasi kepengurusan HIMNI dari pusat sampai daerah, pada Munas ini akan mengulas kembali tiga progam besar HIMNI yakni pemekaran atau peningkatan status Kepulauan Nias menjadi provinsi, Nias menjadi destinasi wisata serta pemanfaatan sumberdaya alam,” ungkapnya.
Selain itu, Munas yang dihadiri lebih dari 500 orang pengurus HIMNI se-Indonesia akan melakukan pemilihan Ketua Umum HIMNI yang baru periode 2023-2027.
Mewakili para Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu mengatakan bahwa Munas HIMNI harus melahirkan solusi bagi Pulau Nias.
“Ini adalah kesempatan emas bagi Kepulauan Nias untuk menjadi lebih baik kedepan. Bagaimana Kepulauan Nias ini menjadi satu provinsi, percepatan akses jalan lingkar Kepulauan Nias, pembangunan penginapan di lokasi pariwisata dan pengembangan Bandar Udara Binaka Gunungsitoli,” tutur Amizaro.
Sementara itu, Ketua Umum HIMNI, Marinus Gea mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia Munas VI HIMNI yang dalam waktu singkat mempersiapkan pelaksanaan Munas.
“HIMNI adalah laboratorium pengkaderan pemimpin-pemimpin kedepan, dengan tiga program besar HIMNI, pihaknya yakin Pulau Nias dapat lebih maju,” ungkap Marinus.
Masih di Munas HIMNI, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menjawab isu moratorium pemekaran Pulau Nias.
“Terkait pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, memang Pemerintah Pusat sedang berfokus pada pembangunan infrastruktur, membangun SDM, namun saya percaya bahwa HIMNI bisa melakukan pengkaderan, ini hanya bisa dicapai dengan kerja keras, kekompakan,” jelas Yasonna.
Menteri Hukum dan HAM RI itu berharap, potensi yang dimiliki Pulau Nias dapat terus digali dan memberikan nilai jual.
“Kita masih jauh dengan daerah lain tapi potensi kita tidak kalah jauh. Saya yakin dan percaya, Munas VI HIMNI ini akan melahirkan pemimpin dan pengurus terbaik,” imbuhnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Yasonna membuka Munas HIMNI yang ke enam tahun 2023, ditandai dengan pemukulan gong.[]
Comment