Oleh: Rizka Adiatmadja, Praktisi Homeschooling
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Apakah harus viral terlebih dahulu agar masalah menemukan titik temu? Apakah harus menunggu warganet yang meramaikan sehingga problematika terselesaikan?
Persoalan jalan rusak di Lampung ini bisa dikatakan seperti Iceberg Theory atau lebih kita kenal dengan istilah fenomena gunung es. Seakan-akan itu hanya terjadi di satu tempat saja, sejatinya nyaris di semua wilayah memiliki kondisi permasalahan jalan yang sama dan tidak terselesaikan secara tuntas.
Viralnya kondisi jalan di Lampung, mengundang kepala negara untuk berkunjung. Tak sedikit aspirasi dari warganet yang juga mengabarkan kondisi jalan di tempat lain tak kalah membuat prihatin. Akses utama yang tak pernah mendapat solusi paripurna.
Drama jalan dengan segudang kisah yang meresahkan. Akhirnya mendorong pemerintah pusat untuk menyelesaikan. Kehadiran Presiden Joko Widodo yang mengucurkan dana sebesar Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan. Namun, presiden tidak memberikan pernyataan detail terkait anggaran negara tersebut akan dialokasikan ke ruas jalan mana saja. (katadata, 5/5/2023)
Problematika jalan di daerah mana pun, hakikatnya adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola. Urgensi sarana transportasi untuk masyarakat tidak bisa diabaikan ataupun ditunda karena jalan adalah “nyawa” dari segala aktivitas yang dilakukan oleh rakyat. Kita bisa merasakan ketika jalan rusak, waktu menjadi tidak efektif, ongkos pun akan lebih mahal–ketika memakai angkutan umum–karena tenaga, bahan bakar, dan waktu lebih banyak tersita.
Dengan kucuran dana sebesar Rp800 miliar tentu saja membuat Gubernur Lampung bergembira. Meskipun sebelumnya terjadi permasalahan antara pemerintah daerah setempat dengan pengusaha–karena dianggap tidak peduli akan kondisi jalan dengan membiarkan kapasitas muatan di luar standar.
Sejatinya, permasalahan jalan ini masih banyak diderita oleh masyarakat di berbagai wilayah dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat di pelosok. Sejatinya pemerintah sigap dan bergerak cepat menyelesaikan fenomena kerusakan jalan yang terjadi di mana-mana.
Penguasa sebagai pelayan masyarakat–sudah sepatutnya banyak berkorban untuk masyarakat dan segala problematikanya dan mengupayakan kelayakan dan kenyamanan, bukan karena kondisi yang telanjur diviralkan.
Di dalam Islam, menjadi penguasa berarti mengemban amanah. Kekuasaan itu teramat berat untuk dipikul jika tanpa takwa yang menjadi perisai langkah.
Kelak semua titel dan jabatan akan dimintai pertanggung-jawaban di hari penghisaban. Seorang pemimpin dalam Islam harus bisa memprioritaskan kepentingan masyarakat. Negara harus membangun infrastruktur yang memadai tanpa mencari untung rugi atau menunggu viral.
Telah menceritakan kepada kami Isma’il, telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang penguasa atas manusia, ia adalah pemimpin bagi mereka dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban.” (HR. Ahmad No. 4266, sanad sahih menurut Syu’aib al-Arna’uth).
Negara memiliki kewajiban mengelola langsung infrastruktur berdasarkan prinsip pelayanan. Untuk pembiayaan bisa diambil dari kekayaan alam yang dikelola oleh negara sesuai dengan syariat Islam.
Semua cita-cita kesejahteraan umat hanya akan terwujud ketika negara menerapkan Islam kafah dan mengatur perekonomiannya dengan sistem ekonomi Islam yang berkah. Wallahualam bissawab.[]
Comment