Oleh: Yulia Putbuha, S.Pd.I, Pemerhati Kebijakan Publik
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Kebakaran hebat telah terjadi di Pertamina Depo Plumpang Jakarta Barat pada Jumat (3/3) malam. Api pertama muncul berasal dari ledakan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM).
Musibah ini bukan pertama kalinya terjadi, sebelumnya di tahun 2009 pernah mengalami hal yang sama. Mengapa kebakaran ini terus berulang? dan Siapa yang bertanggung jawab atas musibah ini?
Dari musibah kebakaran Depo Plumpang jumat lalu, korban tewas mencapai 17 orang, 51 orang luka-luka dan ratusan KK mengungsi. Hingga Tim Dokkes Polri mengirimkan 5 ambulans dan tim medis untuk mengevakuasi korban. (RadarIndonesinews.com, 4/3/2023)
Abai Terhadap Keselamatan Rakyat
Warga yang tinggal sekitar Depo Plumpang menjadi korban kebakaran. Wilayah yang seharusnya tidak menjadi tempat hunian warga, dibiarkan terus berkembang dan dilegalisasi dengan pembentukan RT, RW dan pemberian KTP. Padahal, jelas potensi bahaya besar mengancam baik kesehatan maupun.
Musibah ini menunjukan kesalahan dalam tata kelola kependudukan yang abai terhadap keselamatan rakyat. Tragedi ini seharusnya menjadi tamparan keras apa lagi kasus kebakaran seperti ini sudah pernah terjadi beberapa tahun silam.
Sisi lain fakta tersebut menunjukan bahwa pemerintah kurang maksimal dalam upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi rakyat sehingga lokasi berbahaya pun tetap ditempati. Padahal sudah jelas daerah sekitar Depo tidak layak dijadikan sebagai pemukiman.
Jika masalah Depo ini tetap diabaikan, maka khawatirnya kejadian yang sama akan terus berulang dan tentu ini akan banyak memakan korban, juga merugikan negara. Mereka yang bertanggung jawab adalah pembuat kebijakan.
Kebijakan yang diambil hanya bertumpu pada kepentingan tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat. Jika di awal pembangunan pada tahun 1974 area Depo masih sepi dari pemukiman warga, tapi seiring berjalannya waktu, pemukiman semakin padat. Dari sini patut dipertanyakan, atas radar apa dan siapa yang membiarkan pemukiman tersebut semakin meluas?
Inilah gambaran sistem kapitalis yang mengenyampingkan keselamatan dan kebutuhan rakyat. Mereka berlepas tangan dari tugasnya sebagai penjamin kebutuhan rakyat, padahal memenuhi sandang, pangan dan papan untuk rakyat adalah bagian dari tanggung jawab mereka.
Islam Utamakan Keselamatan Rakyat
Dalam Islam, keselamatan rakyat adalah hal yang diutamakan dan penguasa atau pemimpin dalam islam menjadi penanggung jawab menjaga keselamatan rakyat. Maka, saat akan membangun, penguasa dalam Islam melakukan riset yang akurat, tepat dan teliti terkait perencanaan penataan wilayah dan peruntukannya.
Demikian pula negara dalam konteks Islam, menekankan dan memperhatikan penataan wilayah pemukiman warga dengan berbagai kebijakan atas tanah seperti kebijakan atas tanah mati, yakni tanah yang sudah 3 tahun tidak dikelola, maka statusnya siapapun diperbolehkan untuk memanfaatkannya, termasuk memanfaatkan untuk membangun permukiman.
Namun, kawasan yang akan dijadikan permukiman harus layak, sebagai wujud memenuhi kebutuhan primernya. Dalam aturan Islam, rakyat memiliki hak untuk mendapat permukiman yang layak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dalam Islam keberadaan negara adalah sebagai pelayan umat. Negara tidak mengambil keuntungan sedikitpun selain hanya menjalankan perintah Allah Swt dalam mengemban amanah. Rasulullah Saw, bersabda:
“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap rakyatnya” (HR. Bukhari Muslim).Wallahualam Bishowab.[]
Comment