Oleh: Sania Nabila Afifah, Member Muslimah Rindu Jannah
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seperti dilansir republika.co.id (259/2022), menggalang kerja sama dengan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) untuk upaya pencegahan stunting. Kerja sama itu diwujudkan dengan kegiatan bertajuk “Gerakan Makan Telur Bersama” yang diadakan di Lapangan Desa Kebumen, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Stunting merupakan hal penting untuk dipikirkan dan dicarikan jalan keluar bersama. Sedih, jika melihat kondisi anak-anak yang hidup di Indonesia ini mengalami kekurangan gizi. Padahal Indonesia adalah bumi yang diberkahi Allah Swt. dengan SDA melimpah. Namun sayang, SDA itu tidak bisa dinikmati da mensejahterakan masyarakat dan anak-anak Indonesia. Mereka dalam kemiskinan, hidup tidak layak sebab tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.
Solusi Parsial Mengatasi Stunting
Sudah banyak cara yang dilakukan namun stunting terus terulang. Dari tahun ke tahun selalu ada program untuk memerangi dan menekan angka kasus stunting yang tinggi tetapi, masih saja tak kunjung usai. Mengapa demikian?
Hal ini disebabkan oleh cara-cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasinya belum menyentuh akar masalah. Akar masalah sebenarnya adalah tidak terpenuhi kebutuhan gizi disebabkan kemiskinan akibat penerapan sistem kapitalisme sekular. Sistem ini gagal mensejahterakan masyarakat secara merata dan adil. Kspitalisme inilah yang menjadi sumber penyebab stunting.
Cara yang ditempuh hanya bersifat anjuran atau ajakan kepada masyarakat seperti melakukan gerakan makan telur, minum susu, memberikan makanan tambahan dan lain-lain.
Hal ini hanya dilakukan sekadarnya saja, tidak serius dan terus menerus. Atau dengan menyerukan untuk memenuhi kebutuhan gizi di tengah ancaman kemiskinan yang terjadi dan program lainnya. Ini hanya muncul seketika itu saja dan tidak dilakukan secara optimal dan dari hati yang penuh empati sehingga benar-benar keluar dari masalah tersebut. Itulah yang menjadikan program penanggulangan stunting itu gagal. Akibatnya kasus tidak terselesaikan dengan sempurna dan menyeluruh.
Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pola Hidup Sehat
Selain itu, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait problem stunting. Harusnya pemerintah memberikan edukasi atau mendidik masyarakat tentang, cara bagaimana menjaga pola hidup sehat dan pola makan yang sehat dan seimbang. Apalagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, sangat minim sekali pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang.
Budaya mengkonsumsi makanan instan dan kurangnya peran ibu mengasuh anaknya, bisa jadi pemicu stunting. Agar muncul kesadaran di tengah masyarakat dan mereka mampu menghindari segala sesuatu yang menjadi pemicu stunting. Jadi baik penguasa dan masyarakat belum bisa bersinergi dengan baik untuk keluar dari masalah ini.
Faktor Ekonomi
Menjadi penyebab utama yang harus diselesaikan penguasa di mana masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin, tidak mampu mandiri secara ekonomi sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena mahalnya bahan makanan. Seperti naiknya harga telur, ayam, naiknya tarif dasar listrik dan juga BBM makin mempersempit keadaan.
Para suami pun mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan anak-anaknya. Pekerja pun, saat ini banyak yang di PHK sehingga dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, makan ala kadarnya.
Penguasa Gandeng Asing
Selanjutnya cara yang ditempuh adalah menggandeng asing untuk mengatasi stunting. Apakah kerjasama tersebut akan membuahkan hasil? Atau hanya akan menguntungkan pihak asing dan rakyat yang akan menjadi kelinci percobaan.
Kerjasama ini adalah bukti bahwa pemerintah kurang optimal menjalankan tanggung jawab mensejahterakan rakyat. Kerjasama ini bisa saja menjadi pintu masuk program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi dan mengarahkan pembangunan SDM sesuai kepentingan mereka.
Angka stunting masih sangat tinggi. Pemerintah seharusnya peduli dan memberi solusi dalam persoalan tidak terpenuhinya gizi keluarga dan anak yang dipicu oleh kemiskinan masyarakat. Menggandeng asing dalam hal ini bukan kebijakan solutif.
Persoalan stunting ini merupakan efek penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini gagal menjamin kesejahteraan masyarakat. sistem ini telah menyerahkan pengelolaan distribusi kebutuhan rakyat pada swasta atau korporasi sehingga pelayanan diberikan sesuai dengan harga yang dibayarkan.
Sistem ekonomi kapitalisme juga salah kaprah dalam memandang distribusi kebutuhan pokok rakyat. Kapitalisme memandang bahwa distribusi adalah tersedianya pasokan kebutuhan pokok rakyat sesuai dengan jumlah masyarakat, terlepas kebutuhan tersebut mampu terbeli atau terserap oleh seluruh rakyat atau tidak. Padahal satu saja individu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya berarti negara telah gagal melakukan distribusi pangan kepada rakyatnya.
Islam Tuntaskan Stunting
Berbeda dengan Islam indikator keadilan dan kesejahteraan dalam pemerintahan Islam adalah terjaminnya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat tanpa terkecuali.
Secara praktis pemerintahan Islam menempuh dua cara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung berlaku untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa jasa. Sementara pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dijamin dengan mekanisme tidak langsung.
Pertama negara wajib memberikan pelayanan langsung berupa jasa yakni pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Jaminan atas pelayanan ini harus diberikan secara gratis, karena ketiganya termasuk dalam kebutuhan dasar rakyat.
Negara juga wajib menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan jasa tersebut. Seperti, pengadaan rumah sakit dan segala infrastrukturnya, sarana pendidikan dan semua perlengkapannya, dan sarana perlindungan keamanan beserta perangkat hukumnya. Inilah yang disebut dengan mekanisme langsung.
Kedua, mekanisme tidak langsung. Untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat ditempuh dengan cara menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin kebutuhan pokok tersebut di antaranya; pertama, negara memberikan lapangan kerja yang layak bagi semua kepala rumah tangga yakni laki-laki.
Kemudahan dalam mengakses lapangan kerja akan memberikan kepastian bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bagi keluarganya.
Kedua, jika individu tersebut tidak sanggup bekerja maka ahli waris berkewajiban memenuhi kebutuhan pokoknya jika tidak ada ahli waris yang mampu memenuhi kebutuhannya maka negara berkewajiban memenuhinya melalui kas Baitul Mal.
Itulah beberapa mekanisme yang akan dilakukan oleh pemerintahan Islam dalam kaitan menjamin kebutuhan rakyat. Jika kebutuhan primer terpenuhi, gizi keluarga dan anak tentu bisa tercukupi. Jika akses ekonomi dan pendidikan mudah, kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan orang tua akan memahami terkait pengetahuan dan tata cara memenuhi gizi dan nutrisi anak.
Demikianlah hanya Islam yang mampu menjamin gizi yang baik bagi masyarakatnya.Wallahu a’lam bisshowab.[]
Comment