Oleh : Sri Rahmayani, Kom, Aktivis Pemerhati Rakyat dan Anggota AMK 4
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Berlalunya wabah Covid-19 meninggalkan jejak meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Hal ini sudah pasti berpotensi meningkatkan pula angka kemiskinan yang membutuhkan bebrbagai cara untuk fokus pada perbaikan perekonomian.
Persoalan kemiskinan di negeri ini memang menjadi persoalan lama yang tak kunjung selesai. Jika sebelum pandemi saja kemiskinan sudah tidak mampu dituntaskan apatah lagi saat pandemi.
Ironis memang, di negeri yang sangat melimpah sumber daya alamnya bahkan dikenal dengan negeri agraris, jumlah kemiskinan semakin tinggi. Potensi SDA tersebut tidak mampu dimanfaatkan dengan baik untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan rakyat.
Perekenomian menjadi pilar utama untuk mengukur sejahterahnya rakyat suatu Negara. Pelaku ekonomi ini menjadi salah satu point penting terhadap keberhasilan ekonomi itu sendiri. Pelaku ekonomi memiliki peran besar bagi roda perekonomian suatu negara. Mereka adalah pihak yang menggerakkan roda itu hingga membuat perekonomian terus bertumbuh.
Gagal Paham Pelaku Ekonomi
Salah satu peran Negara untuk memperbaiki perekonomian adalah fokus pada pelaku ekonominya. Pemerintah melakukan terobosan dengan program Pahlawan Ekonomi (PE) di Surabaya yang menjadi percontohan nasional. Melalui konsep Pahlawan Ekonomi, Menteri Sosial Tri Rismaharini ingin UMKM secara nasional bisa berkembang.
Tahun ini, para Pahlawan Ekonomi dari Surabaya akan memulai menjadi mentor. Pahlawan Ekonomi merupakan program yang digagas Risma saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
Dimulai sejak 2010, para ibu rumah tangga dari keluarga kurang mampu seperti dikutip tribunnews.com (26)6/2922) diberi jalan untuk mengembangkan bisnis di level UMKM melalui pelatihan dan pendampingan komprehensif.
Tujuan program tersebut memberi bekal kaum ibu untuk lebih bersemangat terjun menjadi bagian dalam UMKM dengan maksud memperbaiki perkeonomian Negara.
Meski terlihat tujuan positif namun program tersebut perlu dikritisi khususnya terkait peran perempuan sebagai pelaku ekonomi. Secara perlahan kaum perempuan kembali digiring ke ranah publik meninggalkan tanggung jawab utamanya sebagai madrasatul ula di rumah.
Merintis usaha UMKM tentu memakan banyak waktu untuk fokus di dalamnya sehingga menyita waktu ibu rumah tangga untuk menjalankan peran domestik rumah tangga secara maksimal.
Percontohan Nasional, Menggaet Semua Kaum Perempuan Sumber Proyek Global
Menteri Sosial Tri Rismaharini berbagi kiat usaha kepada ibu-ibu penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Mensos buka kartu bagaimana caranya mengelola usaha mikro bisa lekas “naik kelas”.
Bertempat di Pendopo Kabupaten Malang, Mensos membawa beberapa contoh hasil usaha ibu-ibu yang sudah sukses berbisnis di Surabaya. Mensos menugaskan para pendamping PKH untuk memastikan para KPM dapat tergraduasi melalui program ini.
Pendamping diinstruksikan menyusun daftar KPM PKH yang sudah memiliki rintisan usaha untuk diberikan bantuan.
Tentunya bantuan modal akan dibantu. Bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Pemkab Malang, Kemensos menetapkan Malang Raya sebagai pilot project mempercepat penanganan kemiskinan.
Hanya berselang dua hari pengumuman mengenai pahlawan ekonomi di Surabaya realisasi kembali diselenggarakan di Malang. Hal ini dimassifkan guna meningkatkan sosialisasi skala nasional. Perempuan digenjot menghidupkan perekonomian Negara bisa jadi berdampak eksploitasi terhadap kaum hawa ini.
Agenda ini juga dijalankan di Negeri-negeri kaum muslimin lain. Bahkan kian melaju dalam berbagai program memberdayakan perempuan secara ekonomi. Beberapa komitmen dikukuhkan untuk memastikan program ini berjalan masif di negeri-negeri kaum muslimin. Sumber utama adalah sejak diluncurkannya CEDAW, BPFA, MDGs, APEC ‘Women and The Economic Forum’, hingga ‘Planet Fifty-Fifty’.
Agenda global ini memang bertujuan utama menjauhkan perempuan sebagai ummun wa rabbatul bait, sebagai oengatur Rumah Tangga dan menyamakan posisi Perempuan dengan laki-laki.
Jika kita cermati lebih dalam, upaya ini tidak lepas dari program pengentasan kemiskinan pemerintah RI yang terarah pada ekonomi perempuan, yang telah dicanangkan beberapa tahun lalu, yakni melalui program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP).
Sesungguhnya, kemiskinan yang terjadi di negeri ini bukan disebabkan karena perempuan tak berdaya di sektor ekonomi, namun kemiskinan terjadi karena sistem kapitalisme yang meniscayakan kebijakan pasar bebas kapitalis, privatisasi sumber daya alam, meniadakan subsidi, ekonomi berbasis riba dan bertumpu pada sektor non riil.
Penyelesaian hanya Kembali pada Sistem yang Paripurna
Solusi perekonomian hanya kembali pada sistem yang paripurna melalui pengelolaan SDA yang tidak bergantung kepada pihak lain dan menjaga sumber pemasukan atau pengeluran Negara sesuai yang dibutuhkan.
Sementara bekerja bagi perempuan hukumnya mubah bukan suatu kewajiban.
Sistem ini menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah ada pada suami/ayah, kerabat laki-laki bila tidak ada suami/ayah atau mereka ada tapi tidak mampu, serta jaminan Negara secara langsung bagi para perempuan yang tidak mampu dan tidak memiliki siapapun yang akan menafkahinya seperti para janda miskin.
Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “…siapa saja yang meninggalkan kalla, maka dia menjadi kewajiban kami.” (HR Imam Muslim).
Kalla adalah orang yang lemah dan tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua.
Dan sistem paripurna itu hanya ditemukan dalam sistem islam yang dcontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW dan khulafurosyidin.Wallahu’alam bi Showab.[]
Comment