Oleh: Eno Fadli, Pemerhati Kebijakan Publik
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Kelompok teroris Kriminal Bersenjata (KKB) Papua melakukan aksi terornya. Penyerangan terjadi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Senin (13/9/2021) lalu. Dalam aksi terornya KKB membakar sarana-sarana umum mulai dari Kantor Distrik Kiwirok, pasar sampai barak tenaga kesehatan.
Selain membakar sarana-sarana umum KKB juga menyerang warga sipil termasuk Nakes. Sempat terjadi baku tembak antara aparat TNI-Polri dengan teroris KKB di Kiwirok. Selama kontak senjata satu aparat mengalami luka ringan karena terkena peluru (cnnindonesia.com, 16/9/2021).
Serangan ini juga melukai sepuluh orang Nakes yang bertugas di Puskesmas Distrik Kiwirok, satu diantara para Nakes tersebut meninggal dunia yaitu suster Gabriela Meilani. Sebelumnya juga terjadi serangan pada Kamis (2/9/2021) yang menewaskan empat orang anggota TNI Angkatan Darat di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat (Kompas.com, 2/9/2021).
Aksi teror terus dilakukan oleh Teroris KKB baik itu berupa penyiksaan, pelecehan, pembakaran sampai pada serangan dengan senjata api. Serangan-serangan ini tidak hanya melukai dan menewaskan aparat TNI-Polri tapi juga warga sipil.
Terhitung sepanjang tahun 2020 yang lalu terjadi 46 kasus aksi teror yang dilakukan KKB yang menewaskan 2 orang aparat TNI, 2 orang aparat Polri dan 5 orang warga sipil, belum lagi korban luka sebanyak 23 orang yang terdiri dari 7 orang aparat TNI, 6 orang aparat Polri dan 10 orang warga sipil.
Sejarah panjang dari KKB yang awalnya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul dari tahun 1963, dengan melakukan penyerangan pertama kali di Monokwari pada tanggal 26 Juli 1965.
Aksi teror yang dilakukan Teroris KKB ini muncul imbas dari perlakuan yang tidak adil dari pemerintah Indonesia pada masyarakat Papua. Adanya diskriminasi, pembangunan infrastruktur sosial yang tidak merata khususnya pada pendidikan, kesehatan, sampai rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua menjadikan Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Masalah proses integrasi politik, ekonomi sosial Papua yang berkepanjangan, menjadikan masalah Papua begitu kompleks.
Ditambah lagi adanya campur tangan asing terhadap permasalahan Papua, terbukti dengan adanya dukungan untuk mendorong isu Papua di forum PBB, bantuan suaka politik dan dana sampai pada bantuan logistik.
Keterlibatan ini tentunya agar negeri Papua terlepas dari wilayah Indonesia atau setidaknya pemerintah Indonesia memberi otonomi khusus, dengan harapan bahwa adanya otonomi khusus ini dapat memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Tidak terpenuhinya kesejahteraan yang dirasakan rakyat Papua meskipun Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah malah dimonopoli oleh korporasi ditambah propaganda pihak asing inilah yang menjadikan Papua tetap membara dan berkepanjangan.
Hal ini diperparah dengan sikap pemerintah yang lunak terhadap aksi kekerasan yang dilakukan teriris KKB. Pernyataan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa akan melakukan pendekatan secara lunak dengan menggandeng tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat untuk menangani aksi terorisme di Papua (cnnindonesia.com, 27/5/2021).
Perlakuan ini tentunya berbanding terbalik dengan dugaan kasus terorisme di negeri ini, yang pelakunya diduga dari kelompok Islam. Terduga kasus terorisme seringkali ditembak mati tanpa sempat melakukan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Dengan perlakuan lunak inilah yang menjadikan Teroris KKB terus saja melakukan aksi terornya.
Berkaca dari Timor-Timor, tidak seharusnya negeri-negeri Islam terpedaya dengan propaganda asing, karena propaganda yang mereka lakukan karena ada kepentingan pada negeri Papua.
Tidak seharusnya pula melepaskan diri dari negeri muslim, karena lepasnya wilayah dari negeri muslim merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran: 200,
يايها الذين امنوااصبروا وصابروا
ورابطوا واتقواالله لعلكم تفلحون
“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap- siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung” (QS. Ali Imran; 200).
Dengan demikian, agar negeri-negeri muslim tidak bercerai-berai, dibutuhkan negara yang menerapkan sistem Islam. Di mana negara akan menjaga wilayah negeri-negeri muslim dengan kekuatan militer yang mumpuni, serta menghilangkan intervensi asing.
Negara menjamin kesejahteraan rakyat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar baik itu kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang tentunya ini didukung oleh sistem ekonomi Islam.
Membangun infrastruktur dan sarana-sarana umum yang merata sampai pelosok-pelosok negeri dan mengembalikan sumber daya alam Papua sebagai kepemilikan umum yang manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat dan tentunya akan dikelola oleh negara bukan korporasi apalagi asing.
Negara akan mendakwahkan Islam pada rakyat Papua, mereka tidak dipaksa untuk memeluk Islam tetapi dirangkul agar terjadi hubungan yang harmonis karena berada dalam wilayah negeri Islam.
Solusi menyeluruh inilah yang dibutuhkan Papua, dan akan ditemui dalam negara yang menerapkan sistem Islam secara kaffah. Dengan pemerintahan seperti inilah akan terwujud perdamaian dan kesejahteraan untuk rakyat Papua dan negeri-negeri Islam lainnya.Wallahu a’lam bishshawab.[]
Comment