 |
| Mr. Kan Hiung |
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk “sedikit” (ὀλίγον óligon) dan “memerintah” (ἄρχω arkho).
Konsep Oligarki menyerupai kekuasaan monarki absolute atau kekuasaan tak terbatas. Sistem kekuasaan Oligarki juga menggunakan teori marxis yang berpendapat, bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum Borjuis untuk menjalankan kekuasaannya.
Apabila suatu negara yang masih miskin masuk ke dalam pelaksanaan seperti konsep Oligarki, maka negara dan bangsa tersebut pasti mengalami kemerosotan hingga kehancuran yang sangat mengerikan.
Kecuali suatu negara yang sudah maju, kemudian kekuasaan dibuat lebih ramping atau dipersempit agar tidak mudah diguncang atau mencegah pengrusakan sistem kekuasaan yang ideal. Apabila kekuasaan dipersempit pun akan menyerupai konsep kekuasaan oligarki.
Namun kekuasaan yang dipersempit untuk dan demi kepentingan umum akan teramat berbeda terbalik dengan kekuasaan yang dipersempit untuk dan demi kepentingan pribadi dan kelompok.
Karena kekuasaan yang dipersempit demi dan untuk kepentingan umum pasti akan membawa negara dan bangsa menuju kemajuan dan kemakmuran, perkumpulan kekuasaan seperti ini dipilih berdasarkan individu-individu yang berkomptensi tinggi untuk turut serta mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi negara dikuasai oleh suatu badan yang bersih dan bermoral.
Kesimpulannya sistem kekuasaan yang dipersempit atau dirampingkan terdapat dua perbedaan, antara bertujuan untuk dan demi mengutamakan kepentingan umum atau untuk dan demi mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau kelompok.
Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, namun faktanya mengalami kemerosotan karena penyimpangan penguasa (Aristoteles). Jadi sistem kekuasaan seperti apa pun patut dihargai dan dihormati serta dipuji, apabila sepanjang di dalam sistem pelaksanaan kekuasaan tersebut bertujuan untuk dan demi mengutamakan kepentingan umum.
Untuk apa sistem ideologi suatu negara disebut paling tepat dan baik, akan tetapi eksistensi pelaksanaan kekuasaan secara faktual selalu terjadi penyimpangan hingga negara dan bangsa harus mengalami kemerosotan. Kesimpulannya, konsep kekuasaan ideal tergantung eksistensi dan efektivitas kepentingan.
*Pengamat hukum dan politik
Comment