Oleh: Desi Wulan Sari, M.,Si, Pegiat Literasi dan Pengamat Sosial
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Wacana PTM (Pertemuan Tatap Muka) mulai banyak digencarkan, baik dari sisi pemerintah maupun keinginan orang tua yang mulai berkeinginan anak-anaknya untuk kembali kebangku sekolah dalam arti yang sebenarnya.
Di Pulau Jawa level PPKM banyak yang mengalami penurunan 1 level, dari level 4 menjadi level 3, dan dari level 3 menjadi level 2, dst, tingkat penurunan ini seakan menjadi pertanda akan dimulainya PTM di sekolah-sekolah. Walau demikian pro dan kontra masih terus bergulir di masyarakat terkait pertemuan tatap muka ini.
Kekhawatiran akan ketidaksiapan instansi pendidikan dan edukasi anak-anak terhadap pandemi menjadi penyebab keraguan mereka.
Seperti yang disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada ratusan ribu sekolah di berbagai daerah di Indonesia yang sudah mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. “Per tanggal 22 Agustus 2021 sebanyak 31 persen dari total laporan yaitu 261.040 satuan pendidikan secara terbatas. (kompas.com, 26/8/2021).
Persiapan PTM ketat dan tuntas diyakini sebagai cara tepat memulai tatap muka sekolah. Tidak hanya menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) dan 3T (tracing, testing dan testing) tetapi juga melihat lebih luas lagi pada persiapan pendukung lain seperti vaksinasi, juga memperhatikan hal-hal yang mampu mengubah pandangan masyarakat, khususnya sebagai orang tua akan sangat concern terkait masalah ini, karena ini merupakan tanggung jawab besar yang ada dihadapan mereka.
Bahkan seorang pengamat Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko mengatakan bahwa ia mendukung program PTM, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan pelaksanaan PJJ. Namun pelaksanaan tidak bisa dilakukan saat tingkat penyebaran masih sangat tinggi.
Jika tingkat penyebaran harian 6.000 hingga 10.000 mau sekolah gimana? Logikanya dimana? Di China yang sudah hijau, positivity rate di bawah 5%, melaksanakan protokol ketat dan mahal saja masih bocor, apalagi kemungkinan di Indonesia (bbc.com, 24/5/2021).
Kini, masyarakat bingung dengan semakin dekatnya PTM yang akan dilaksanakan. Seakan rakyat diarahkan untuk membuat keputusannya sendiri. Antara memilih tetap memilih PJJ atau mulai mengijinkan PTM bagi anak-anaknya. Dilema ini hampir semua orangtua mengalaminya.
Padahal, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberi pelayanan dan perlindungan kepada rakyatnya. Memberikan keyakinan penuh kepada rakyat bahwa penanganan pandemi telah ditangani secara serius, fokus pada pemulihan kesehatan serta penanganan yang tidak pernah diragukan lagi memang ditujukan untuk keselamatan rakyat, terlebih anak-anak generasi mereka saat menghadapi pendidikannya demi masa depan.
Itulah idealnya, negara sebagai pelindung rakyat. Tetapi faktanya saat ini sistem ideal itu belum tampak di depan mata. Karena sistem yang ada sekarang telah membuat negeri ini selalu dalam problem yang tidak pernah tuntas.
Pengaruh sistem kapitalisme telah membuat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan selalu ada kontradiksi di dalamnya. Saat rakyat menjalankan kebijakan tersebut, maka akan semakin membuat rakyat menderita dibuatnya.
Jika PTM ingin bena-benar dilakukan, semestinya pemerintah harus terlebih dahulu memutus jaring penyebaran Covid-19 dengan cara meningkatkan tes, penelusuran kontak, serta pembatasan sosial tanpa ada sesenpun biaya yang dikeluarkan oleh rakyat.
Karena dibukanya kembali sekolah dengan metode PTM bukan berarti guru sudah divaksin semua lantas sudah aman, karena harus dipertimbangkan juga potensi penularan mulai dari rumah, di perjalanan dalam sekolah, ataupun pulang sekolah.
Padahal sistem Islam selama 13 abad lamanya telah memperlihatkan bagaimana menangani masalah wabah pandemik dan jaring pengaman sosial yang diterapkan sesuai syariat. Bahkan pendidikan pun menjadi prioritas utama bagi warga negara di bawah nanungan Daulah Islam.
Segala kebutuhan, rasa aman, keterikatan antara pemimpin dan yang dipimpin, membuat segala persoalan yang ada mampu diselesaikan dengan baik dan tuntas.
Maka saatnya sistem Islam Kaffah diterapkan sebagai solusi problematika umat, karena Islam hadir ditengah-tengah umat hanya untuk meraih kemaslahatan. Wallahu a’lam bishawab.[]
Comment