 |
| Siti Aisah |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Salah satu program yang menjadi prioritas Pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) adalah Tol Laut. Program ini dibuat dengan tujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Selain hal itu, pemerataan harga Logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia. Terutama untuk wiayah Indonesia bagian timur. wikipedia
Setelah 4 tahun berjalan pemerintah melakukan evaluasi program Tol Laut. Hingga tahun ketiga pelaksanaan, semua pihak menyatakan implementasinya belum berhasil 100%. Indikatornya ada pada kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia yang belum sepenuhnya bisa ditekan.
Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba menilai pelayanan Tol Laut di Maluku Utara sangat tidak efektif. Pasalnya, dari sisi waktu operasional masih terlalu lama, dimana satu kali operasi membutuhkan waktu hingga 23 hari, sementara kapal kompetitor bisnis hanya butuh 7 hari atau satu minggu. “Kehadiran kapal Tol Laut ini, diharapan bisa menekan tingkat harga di daerah. Tapi, kalau waktu kedatangannya mencapai 23 hari, maka sama saja. Tidak ada manfaatnya,” kata Gubernur saat ditemui di Kantor DPRD Malut, Jumat (25/8/2018) sebagaimana dilansir dari Malut Post.
Gubernur Malut juga mengatakan, Tol Laut merupakan kebijakan presiden dengan maksud menyamakan harga kebutuhan masyarakat di Pulau Jawa dengan pulau di luar Jawa. Namun kenyataanya, selama ini harga barang tetap seperti sebelum adanya kebijakan Tol Laut. Jika pun dinilai berhasil, nilainya tidak signifikan. Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Perhubungan mengakui hal ini. Dimana rute kapal-kapal Tol Laut sepanjang 4 tahun terakhir masih didominasi trayek langsung (direct call) dari Jawa ke pelabuhan utama di luar Pulau Jawa. Dari hub port, barang masih dikapalkan lagi jika tidak melalui jalur darat ke wilayah yang lebih terpencil.
Buktinya, Harga beras di Maluku Utara menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada 7 Januari 2019 rata-rata mencapai Rp13.150 per kilogram, jauh di atas harga rata-rata di Jawa Barat Rp11.300 per kilogram. Memastikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diangkut kapal Tol Laut dibanderol murah sampai ke konsumen akhir, masih sukar dilakukan. Ditambah lagi Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan, harga daging ayam di Kalimantan Utara, Papua dan Maluku sebesar Rp 43.250, Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 49.350 per kilogram (kg). Bisnis.com
Sementara itu, DKI Jakarta mencatat harga sebesar Rp 38.500 per kg dan Jawa Barat sebesar Rp 35.400 per kg. Tidak hanya itu, harga minyak goreng juga tercatat masih mahal di sejumlah wilayah. Seperti di Papua, harga minyak mencapai Rp 15.050 per liter, Kalimantan Timur Rp 16.400 per liter dan Maluku mencapai Rp 15.800 per liter. Sedangkan di Jawa Barat, harga minyak tercataat sebesar Rp 12.350 per liter dan DKI Jakarta Rp 12.950 per liter. Jawa pos.com.
Maka dapat disimpulkan bahwa sejak program ini mulai dilaksanakan pada Februari 2015, hingga saat ini belum ada dampak berarti terhadap penurunan harga bahan-bahan pokok di wilayah yang rutenya dilalui oleh tol laut.
Sayangnya, pemerintah menganggap permasalahan ketidakseimbangan kargo, juga disparitas harga, disebabkan oleh tidak performed-nya sektor pelayaran. Dengan begitu, maka yang diutak-atik hanya sektor yang satu ini. Padahal pelayaran hanyalah penopang geliat ekonomi yang lebih besar. Jika ekonomi berjalan baik, maka pelayaran juga akan sehat.
Kebalikan dari Kapitalis, Islam memiliki asas bahwa semua pembangunan adalah untuk kemaslahatan rakyat semata. Manusia memiliki banyak kebutuhan. Untuk itu dibutuhkan adanya pertukaran hasil produksi.
Untuk bisa menadapatkan pertukaran yang sesuai dengan kebutuhan dibutuhkan banyak akses dan fasilitas. Memang dalam system ekonomi Islam penentuan harga barang dan jasa dikembalikan kepada permintaan dan penawaran pasar, namun akses dan fasilitas pendukung merupakan kewajiban dari Negara.
Infrastruktur adalah bagian dari fasilitas yang mesti disediakan oleh Negara bagi rakyat. Jalan (Tol, jalur KA, rute kapal terbang dan kapal laut), armada transportasi (KA, Bus, Pesawat terbang, kapal, truk, dll), salah dua dari sekian banyak infrasruktur yang harus disediakan oleh Negara. Ini belum lagi fasilitas pendukung seperti Pusat bahan bakar, rest area, dan penentuan tarif yang terjangkau setiap warga Negara.
Seluruh penyediaan jalan dan infrastruktur dengan kualitas terbaik dan gratis hanya dapat kita peroleh jika negara menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk sistem ekonomi Islam di dalamnya yang akan mengelola harta negara dan milik umum sesuai standar syariah Islam.
Sehingga otomatis keberkahan, ketentraman dan ketenangan akan kita rasakan. Maka saat ini tidak ada jalan lain untuk mewujudkan itu semua kecuali dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah, dari hulu ke hilir, karena Islam adalah agama Rahmatalil alamin (Rahmat bagi sekalian alam), agama yang mengatur seluk beluk kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, Termasuk di dalamnya masalah perekonomian.Wallahu’alam.[]
*MAHASISWA di Universitas Khirun Ternate semester 8 prodi Kimia
Comment