Gunakan PP 78 Untuk Tentukan UMP 2018 Anies-Sandi Tipu Kaum Buruh

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – UMP 2018 DKI Jakarta sudah diketok oleh Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies-Sandi, Kamis (2/11).

Sejalan dengan itu, ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, PP 78 Tahun 2015 adalah produk peraturan dan perundangan terkait penetapan Upah Buruh hasil Rezim Joko Widodo – JK yang selama ini ditolak mentah mentah oleh kaum buruh.

“Sebab kenaikan upah minimum didasarkan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dalam PP 78 Tahun 2015 , menyebabkan kenaikan upah minimum tidak lebih dari 10% tiap tahunnya,” paparnya.

Kebutuhan buruh, lanjutnya,  selalu dinamis. Selain itu angka inflasi yang disajikan terkadang fiktif oleh BPS, tidak sesuai kenyataan di pasar,” timpalnya.

Maka itulah, sambungnya, wajar saja semenjak penggunaan PP 78 Tahun 2015 hingga sekarang pemerintah Joko Widodo bahkan tidak bisa menaikan daya beli masyarakat.”Terutama kaum buruh/pekerja yang besaran upahnya tidak bisa meningkatkan daya beli kaum buruh,” tukasnya mencermati.

Malah, tambahnya, imbas UMP yang ditetapkan dengan PP 78 Tahun 2015, daya beli kaum buruh turun, dan sudah tidak bisa lagi menyisihkan upahnya dalam bentuk tabungan karena habis tergerus biaya kebutuhan hidup layak yang dikomsumsi kaum buruh dan keluarganya.

“Karena itu kaum buruh kecewa berat dan merasa ditipu oleh Anies – Sandi yang menetapkan UMP DKI Jakarta mengunakan PP 78 Tahun 2015,” ujarnya.

Padahal saat kampanye dan mendapatkan dukungan dari kaum buruh Jakarta Anies Sandi menandatangani kontrak Politik dengan kaum buruh. Ada klausul yang disetujui Anies-Sandi untuk tidak menggunakan PP 78 sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta.

“Karena itu Partai Gerindra akan menanyakan pada Anies- Sandi kenapa sampai mengabaikan Kontrak Politik yang sudah disepakatinya. Tolong Anies – Sandi komit dengan janji nya pada kaum Buruh. Jika tidak komit, jangan harap akan tidur nyenyak dengan perlawanan kaum buruh,” pungkas Arief.[NICHOLAS]