Suburnya Pasal Berpotensi Bungkam Kebebasan Berekspresi dan Pers

Berita455 Views
Nawawi Bahrudin, S.H, M.Hum, Direktur Eksekutif  LBH Pers.[Dok/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah bersama Komisi III DPR RI masih tetap melakukan pembahasan terhadap rumusan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Demikian rilis Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers yang beranggotakan LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, SAFENET, Remotivi, MAPPI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Senin (13/2/2018).
Nawawi Bahruddin, Direktur Eksekutif LBH Pers yang menjadi bagian dari koalisi tersebut mengatakan, sempat beredar isu bahwa RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat, akan tetapi pasca desakan masyarakat sipil melalui serangkaian aksi pada akhirnya rencana pengesahan tersebut ditunda. Meski begitu, tambahnya, masyarakat harus tetap mengawal proses pembahasan yang sedang berjalan, terlebih mengenai norma pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.
“Dalam berbagai rumusan pasal-pasal dalam RKUHP masih banyak rumusan yang berpotensi mengkriminalkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.” Ujar Nawawi, SH, M.Hum melalui rilis yang diterima redaksi radarindonesianews.com, Senin (13/2).
Dalam rilis Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers tersebut, Nawawi Bahruddin, S.H, M.Hum menyatakan beberapa item dan ketentuan yang berpotensi ke arah dan upaya pemerintah mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Ketentuan yang dimaksudkan adalah:
1.Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah, 2. Penghinaan terhadap Pemerintah, 3. Pencemaran nama baik, 4. Fitnah, 5. Penghinaan ringan, 6.Pengaduan fitnah, 7. Pencemaran orang yang sudah meninggal, 8.Penghinaan terhadap Simbol Negara, 9. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara 10. Penghinaan terhadap agama, 11. Penyebaran dan Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, 12. Pernyataan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu, 13. Penghasutan untuk melawan penguasa umum,  14. Penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama,  15. Tindak Pidana Pembocoran rahasia, 16. Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti, 17. Gangguan dan Penyesatan proses pengadilan
“Poin-poin ketentuan diatas masih tetap dipertahankan dalam rumusan RKUHP hingga saat ini, khsusunya rumusan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang mencabut pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang rumusannya sama dengan Pasal penghinaan presiden dan wakil preisden dalam RKUHP.” Tegas Nawawi.
Tidak hanya pasal penghinaan terhadap presiden tabah Nawawi, namun pasal penghinaan lainnya seperti prenghinaan terhadap pemerintahan yang sah, penghinaan terhadap lembaga negara, dan lainnya juga rentan menyasar siapa saja pihak-pihak yang melontarkan kritik dan aspirasinya terhadap pemerintah. 
“Hal tersebut disebabkan tidak jelasnya kategori perbuatan apa saja yang dianggap penghinaan atau bukan penghinaan. Frasa “penghinaan” dalam setiap rumusan pasal menimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga rentang disalahgunakan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang melontarkan aspirasi dan kritiknya.” Tambah Nawawi.
Ancaman pembungkaman ujar Nawawi lagi, juga menyasar kepada kerja-kerja jurnalistik. Rumusan pasal yang mengatur pemidanaan terhadap siapapun yang mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan akibat sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan sangat rentang menyasar bahkan mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalistik yang berusaha menyiarkan proses persidangan. 
“Selain itu delik mengenai penyebaran berita bohong juga berpotensi mengancam kerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyiarkan fenomena publik. Upaya-upaya mengkriminalisasi kerja-kerja publikasi oleh pers sangat tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan diaturnya rumusan-rumusan tersebut maka apabila RKUHP ini disahkan maka berakibat terkekangnya kerja-kerja jurnalistik dalam menyiarkan suatu fenomena publik.” Ujar Nawawi mengkritisi.
Nawawi menegaskan, dalam merumuskan RKUHP khususnya mengani pasal-pasal yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers telah secara jelas DPR bersama Pemerintah dalam melakukan penyusunan tidak didasarkan pada Putusan Mahkamah Kosntitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Berdasarkan hal di atas, masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers menyatakan sikap dan  mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam Konstitusi, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal dalam RKUHP;
Selain itu, Koalisi juga meminta pemerintah dan DPR mencabut rumusan pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers dan mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam membuat rumusan dan ketentuan dalam RKUHP khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers.[GF]

Comment