RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Kesal karena selama ini sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, para petani dari berbagai daerah di Garut, seperti dilansir pikiranrakyat. Rabu (23/9/20) mendatangi Kantor Dinas Pertanian Garut di Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul.
Dalam aksinya, mereka mempertanyakan penyebab hilangnya pupuk bersubsidi. Selain itu, mereka juga mempertanyakan tentang kartu tani yang dinilai tak jelas dan banyak dari mereka yang tak mendapatkannya.
Permasalahan seperti ini sebenarnya sudah cukup lama dialami para petani di Garut. Ketika ingin membeli pupuk bersubsidi, tak jarang petani sangat sulit mendapatkannya karena stok pupuknya sudah habis.
Kalaupun stok pupuknya masih ada, tak semua petani juga bisa membelinya dikarenakan banyak sekali petani yang tidak memiliki kartu tani. Sedangkan untuk dapat membeli pupuk bersubsidi, petani harus memiliki kartu tani.
Dektur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, mengungkapkan penyebab pupuk subsidi langka karena ada pengurangan anggaran pengadaan pupuk subsidi dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Sarwo, Kementan sudah mengusulkan alokasi pupuk di tahun 2020 sebesar 9,1 juta ton. Namun usulan-usulan tersebut dipenuhi sehingga Tahun ini anggaran pengadaan pupuk hanya cukup untuk 7,9 juta ton untuk BUMN PT Indonesia Pupuk (Persero).
Tahun 2020 ini menjadi tahun terberat bagi dunia khususnya Indonesia, dengan munculnya wabah dan pandemi yang banyak membutuhkan anggaran kesehatan sehingga mempengaruhi anggaran di sektor lain termasuk pertanian.
Pertanian merupakan salah satu sektor vital, karena menyangkut kebutuhan dasar dan primer masyarakat yang jika tidak segera diatasi dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan krisis pangan.
Setelah banyaknya korban covit 19, tentu kita tidak ingin menambah jumlah kematian di Indonesia akibat kelaparan.
Maka dari itu pemerintah seharusnya mencari cara supaya sektor-sektor vital bisa tetap berjalan optimal, bisa saja dengan memangkas anggaran sektor-sektor yang tidak terlalu dibutuhkan saat ini.
Dalam Islam, pemerintah wajib untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, termasuk dalam hal pertanian.
Seorang pemimpin yang bertaqwa kepada Allah akan menyadari beratnya pertanggung jawaban kepemimpinan di akhirat kelak. Maka dari itu Islam menjadi sistem alternatif yang bisa dipakai demi terbentunya ketaqwaan secara menyeluruh agar tercipta pula pemerintah yang bertaqwa sehingga lahir sikap dan tanggung jawab yang proporsional.
*Praktisi pendidikan
Comment