RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Wabah Pandemi Covid-19 nyatanya mampu membuat aktivitas masyarakat dunia menurun drastis, bahkan resesi ekonomi di sejumlah negara mampu membuat perekonomian mereka ambruk.
Oleh karena itu, saat ini banyak negara-negara yang sedang mencari solusi untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19 ini, salah satunya dengan berlomba-lomba menemukan vaksin untuk Covid-19 ini. Begitupun dengan Indonesia.
Saat ini Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kesehatan, Bio Farma, memutuskan kerjasama dengan perusahaan Sinovac asal Beijing, Tiongkok.
Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/7/2020) Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengungkapkan kerja sama tersebut akan menguntungkan Indonesia.
Menurutnya, ada proses transfer teknologi yang dilakukan Sinovac kepada Bio Farma. “Jadi, dari teknologi yang diberikan ke kami, walau nanti mulainya dari downstream baru nanti ke upstream,” ujarnya.
Nantinya, bahan aktif diberikan ke Bio Farma, selanjutnya baru akan diracik dan diformulasikan di Indonesia.
Keuntungan lainnya, kata Bambang, uji coba ini bakal memberi informasi terkait respons vaksin pada penduduk Indonesia.
Dengan demikian, kecocokan vaksin bakal dapat diketahui ketimbang membeli vaksin dari luar yang belum diuji di Indonesia.
Adapun uji coba tersebut juga bukan dilakukan dari tahap awal, melainkan uji coba fase III. Artinya, kandidat vaksin yang diuji sudah melalui serangkaian penelitian mengenai keamanan dan efek samping dari pre-klinis, fase I, hingga fase II.
Orientasi Negara Bukan Aspek Keuntungan
Meski ini merupakan kabar yang baik. Tapi sejatinya sebuah perusahaan yang mewakili lembaga negara harus fokus dan berkomitmen mencari solusi vaksin Covid-29 ini semata-mata karena tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesehatan dan kesembuhan rakyat yang dipimpinnya bukan hanya fokus pada aspek keuntungan semata.
Apalagi aspek keuntungan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga jangan sampai hal ini menjadi kerjasama swasta (B to B) yang bisa memonopoli kepentingan umum demi keuntungan segelintir pihak bukan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Selain itu, pemerintah melalui BUMN Kesehatan ini harus serba ektra hati-hati dengan segala kemungkinan apapun jika berkerjasama dengan lembaga asing, apalagi dalam perkara kesehatan yang menyangkut khalayak ramai.
Mengingat fakta sebelumnya menunjukan beberapa kasus ketidaklayakan produsen vaksin asal Cina. Sebab, berdasarkan standar organisasi kesehatan dunia (WHO), vaksin harus melalui uji coba ketat sebelum diedarkan ke masyarakat. Pengujian di laboratorium pada hewan percobaan meliputi uji keamanan, imunogenitas, dan efikasi, sedangkan uji klinis pada manusia dilakukan sebanyak tiga fase.
Dilansir Republika, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta agar pemerintah memastikan vaksin tersebut aman untuk diujicobakan.
“Jika benar sudah uji coba fase I dan II, datanya harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita tahu BPOM China pernah mengumumkan adanya sejumlah vaksin di bawah standar yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Ini kan berbahaya, apalagi jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Berkaca dari fakta di atas, maka sudah sepatutnya pemerintah melalui BUMN Kesehatan saat ini harus waspada dan ekstra hati-hati. Sebab dalam Islam, negara mewajibkan lembaga di bawah naungannya harus bekerja bukan berdasarkan faktor keuntungan tapi negara harus berorientasi pada maslahat umum.
Jika dalam perkara penemuan vaksin untuk Covid-19 ini, maka orientasi negara berfokus pada pengadaan obat yang tepat dengan memfokuskan pada aspek kelayakan dan keamanan bukan aspek mencari keuntungan segelintir pihak. []
*Pemerhati Kebijakan Publik
Comment