RADARINDONESIANEWS – JAKARTA – Peneliti ekonomi INDEF, Bhima Yudistira Adhinegara menyebutkan Pemerintah seakan menurutnya susah diajak diskusi, demikian ungkapnya rada kecewa saat mengisi sesi diskusi di bilangan Gambir pada Selasa (27/3). Jakarta
INDEF sendiri sebelumnya sempat mengurai jumlah hutang Luar Negeri Indonesia besarannya mencapai sebesar 7.000 triliun, dimana kalkulasi perhitungan tersebut menurutnya berdasarkan hasil riset dan penelitian INDEF ialah hutang yang gabungan antara hutang Pemerintah dan swasta baik dalam dan luar negeri.
Situasinya, hutang Pemerintah sebesar 4.000 trilun yang dalam waktu dua (2) tahun meningkat cukup signifikan dari segi nominal, dan atau meningkat sebanyak 1.200 triliun.”Mungkin bila pak Rizal Ramli, atau Faisal Basri ga akan menjadi ramai perbincangannya, namun kalau yang kritik bocah umur 20 tahun (anak baru kemaren sore), muncullah ‘surat cinta’ ekonom yang baik,” ucapnya berandai.
Bagi Bhima semestinya elite politik dan ekonom dibedakan.”Masa ekonomi dan politik disejajarkan ?” timpal pakar ekonomi INDEF
Padahal, sambungnya menyatakan mau salah juga akan kita kritisi. Kritik acapkali dianggap sesuatu yang Hoax., mengapa kritik bukan dianggap sesuatu yang konstruktif, namun malah dianggap menghasut masyarakat.
Patut diketahui, ada negara yang rasio hutang terhadap PdB lebih dari 100% tidak di ‘bail out’ IMF, namun ada negara yang rasionya 30% sudah jadi target IMF. Maka itulah, dirinya berharap jangan menyamakan elite politik dengan ekonom.
Namun prakteknya di Eropa waktu krisis pada 2015 kemarin, tidak di bail out oleh IMF, padahal lebih dari 100%, sedangkan ada yang lebih dari 40% kena bail out. “Hutang luar negeri aman, hitungan 60% terhadap PdB,” ujarnya seraya meneruskan pandangan ahli ekonomi dari pihak Pemerintah.
Membandingkan hutang dengan Jepang, sedangkan distribusi hutang di Jepang 50% oleh bank sentral, lalu 30% oleh penduduk. Pencairan Surat Utang pemerintah, saham atau obligasi, semisalnya dihentak Jepang, seperti pertumbuhan ekonomi 1 atau 2%. Alami devlasi Jepang tidak khawatir, Gubernur bank-nya juga tidak khawatir, karena menawarkan hutang pada penduduk.
Sedangkan, posisinya di Indonesia sekitar 38-40% hak kita dimiliki asing, Hutang yang bentuknya bilareral dibawah 30% dari ourstanding Pemerintah, sedangkan 80% hutang berbentuk surat berharga bisa berbentuk valas (yen, dollar).
Faktanya, Indonesia sudah dalam genggaman asing bila dikaitkan dengan Hutang. Semenjak jaman era Pak Harto, Bung Karno Indonesia memang juga diberikan hutang, kemudian IMF mendikte secara politik.
“Namun saat ini, membicarakan terkait hutang, negara tentunya didikte. Namun porsinya tidak terlalu besar. Sisanya 70% didikte oleh pasar, disini lebih menyeramkan,” kemuka Bima
Menelisik pasar dengan pemain skala besar, seperti misalnya meminta Indonesia, terbitkan surat hutang dengan bunga luar biasa di Asia paling tinggi.”Setahunnya bayar 6,3%, sedangkan di Jepang bahkan orang yang pegang surat hutang harus bayar ke negara, karena suku bunga negatif, kalau ada juga hanya 1%,” tukasnya.
“Asing mendikte luar biasa, karena apa yang terjadi di Amerika, Eropa akan pengaruh di Indonesia. Maka jangan kaget rupiah akan 13.800, ada yang prediksi 15.000, soalnya didikte asing,” imbuh Bima
Faktanya, semenjak periode januari hingga maret tahun 2018, dana asing keluar sebanyak 17,3 triliuin, hal ini dikarenakan World Bank, IMF hanya kasih bunga 1% saja.
Ada korelasi positif mengenai hutang, alokasinya bukan Infrastruktur, namun dari belanja pegawai.”Belanja pegawai sebesar 26% dari total APBN, lalu pada 2014 masih sekitar 22%,” bebernya.
Tidak semua hutang masuk dalam Infrastruktur, hutang itu masuk dalam soft infrastruktur, dengan alasan perlu sdm yang kuat, Infrastruktur fisik. Semisal proyek LRT, misalkan itu hanya 1,6 triliun dari APBN atau hutang.”Sisanya BUMN Karya dipaksa cari hutangan, ini kan ga beres,” ungkap Bhima
“Kalau mengkaji hutang, Bandingkan hutang, baik bukan Hutang Pemerintah terhadap PdB, namun masukkan juga Bank swasta, karena disitu ada BUMN hutang sektor publiknya bisa mencapai 4.000 triliun,” tukas Bhima
“Periode tahun 2019-2024 tidak peduli Presidennya siapa, Kami akan tetap kritik. Kenapa pemikiran sekarang semua kritik dianggap hoax ? solusinya bagaimana ? Pertama, kalau hutang memang dari Infrastruktur, problemnya dari Infrastruktur, kemudian yang kedua, apakah kita mau menaikan penerimaan pajak ? Bayar hutang dari penerimaan pajak,apakah akan terus dinaikan tarifnya,” cetusnya.
“Dan solusi ketiga, ialah punya tidak pemerintah berniat mengurangi Hutang dalam jangka panjang ? Soalnya sampai tahun 2060 masih akan alami jatuh tempo hutang,” paparnya.
Diluar opsi solusi ketiga tersebut diatas, guna menyelesaikan capaian Strategis Nasional mau dikejar dan diselesaikan semuanya, akhirnya beberapa proyek infrastrktur ada yang runtuh (ambruk).”Tolong proyek infrastrukturnya pak Jokowi diperhatikan,” imbuhnya.
Sedari 245 proyek dikebut, dari pihak Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi) saja sudah sebutkan 37.000 kontraktor mati 3 tahun terakhir.”Karena hutangnya dari ditarik BUMN, masuk lagi ke BUMN. Bahkan dari segi penyerapan tenaga kurang di sektor konstruksi berkurang 237 orang. Logikan dimana ini ?,” paparnya.
Mencermati, dari sisi angka pengangguran menurun, kemuka Bhima dapat ditumpang soalnya ada transportasi online yang saat ini saja jumlahnya 930.000 driver, akhirnya bisa capai 2000.000 orang nantinya itu dalam kurun waktu 1-2 tahun kedepan.”Per-sektor, malahan jangan-jangan dana desa juga menjadi kantung mengisi pengangguran karena semua masuk pada ‘jasa kemasyarakatan’” urainya mencermati.
Kemudian, ditinjau dari sisi penerimaan pajak, pada tahun 2016, Kemenkeu sampaikan bahwa selama ini ada lebih 4000 penanaman modal asing yang tidak membayar pajak, karena melakukan manipulasi keuangannya yang merugikan negara 500 triliun rupiah
Solusinya yang terkahir,”Perusahaan Asing itu mestinya dikejar yang manipulasi keuangan itu dikejar. Lalu jangan lupa ada panama paper, paradise papers, selain itu ada transfer kekayaan ke Channel Island 11 triliun,” pungkasnya.[NICHOLAS]
Comment