Mr.Kan: Pidato 4 kali Bayar Bunga 250 T Per Tahun Berbohong Dan Sesat

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Saya ingin sampaikan komentar sekaligus klarifikasi dari saya pribadi soal penyampaian pejabat negara, Pramono Anung yang terhormat, baru-baru ini menyampaikan bahwa setiap tahun pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo membayar bunga hutang luar negeri sebesar Rp.250 Triliun dan di kali 4 tahun berarti total Rp.1.000 Triliun.

Dan sisa warisan hutang luar negeri sebelum Presiden Joko Widodo dilantik sebesar Rp.2.700 Triliun, jadi total sudah Rp.3.700 Triliun, menurut saya Ini penyampaian kebohongan besar dan sesat serta suatu kekeliruan dan kesalahan besar yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.

Hal ini tentu berpotensi tinggi memperbodoh masyarakat awam, karena yang bisa mengerti atau faham akan data warisan hutang luar negeri serta bunganya saya kira sangatlah sedikit.

Berikut penjelasan dari saya dan data yang saya miliki dapat saya pertanggungjawabkan baik di dunia maupun diakhirat nanti.

Yang jelas beban bunga hutang luar negeri terus menerus bertambah dan meningkat tajam, itu karena hutang terus ditambah oleh pemerintahan Jokowi.

Sedangkan pembayaran hutang bunga dan pokok boleh dikatakan tidak terlihat lagi, karena penambahan hutang jauh lebih banyak daripada yang dibayarkan.

Saya jelaskan enam alasan fakta data dari saya pribadi, mengapa saya berani dengan tegas katakan bawah penyampaian Pramono Anung pasti HOAX dan sesat ?

Pertama, bulan oktober 2014, warisan hutang luar negeri rezim mantan presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah Rp.2.700 T, Namun yang benar adalah Rp.2.608,8 T.

Kedua, bunga yang sudah berjalan bukan 4 tahun, namun baru 3 tahun, dan tahun keempat (2018) itu bunga masih belum dibayarkan.

Ketiga, beban bunga yang benar dan yang sudah dibayarkan adalah tahun 2015 Rp.156 T, 2016 Rp.191 T, 2017 Rp.221 T, dan baru persiapan rencana pembayaran 2018 Rp.247 T, 2018 ini belum ada pembayaran, jadi ingat tidak ada angka warisan beban bunga hutang luar negeri sebesar Rp.250 T.

Keempat, yang dikatakan Pramono bayar bunga Rp.250 T per tahun serta di 4 kali itu tidak ada sama sekali, karena jumlah hutang pun tidak berkurang, malahan naik tajam, berarti tampak jelas bunga terus bergulung masuk ke jumlah penambahan hutang yang meningkat tajam.

Kelima, bertambahnya beban bunga karena jumlah penambahan utang meningkat tajam, jika hutang tidak ditambah banyak, tidak mungkin beban bunga meningkat. Artinya pinjaman luar negeri terus ditambah oleh rezim Jokowi, sehingga kita tarik bandingan bunga tahun 2015 Rp.156 T sedangkan tahun 2018 beban bunga sudah sebesar Rp.247,6 T, berarti ada peningkatan beban bunga sebesar Rp.91,6 T.

Ini peningkatan yang sangat tajam, jadi jika mau sebut warisan beban bunga yang benar adalah tahun 2015 Rp.156 T bukan setiap tahun Rp.250 T serta di kali empat.

Keenam, sebagai rakyat Indonesia tahun 2014 saya turut serta bersosial dukung dan sukseskan Jokowi-JK, harapan saya Jokowi-JK dapat membayar hutang luar negeri baik itu pokok maupun bunganya secara bertahap. Saya juga berharap Jokowi-JK dapat menambah cadangan devisa negara, mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia dengan memanfaatkan APBN dan dana lain lain sebagainya sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Bukan menambah hutang sampai segunung seperti sekarang ini, sampai Februari 2018 saja hutang luar negeri sudah mencapai Rp.4.034 Triliun, hingga berdampak mencekek leher rakyat jelata yang cukup berasa sakitnya didada.

Juga bukan seperti kelakuan anak belum dewasa melempar tanggungjawab serta segala resiko kepada Presiden sebelumnya serta dengan cara berbohong lagi soal warisan dan penambahan hutang luar negeri beserta bunganya itu, Pemerintah harus fair atau terbuka.

Dampaknya hutang yang terus menumpuk adalah fakta, akibatnya segala kebutuhan pokok naik harga tidak kira-kira lagi, Biaya listrik naik sekitar 300%, BBM naik gila-gilaan, Tarif tol naik, segala pajak-pajak naik gila-gilaan dan lain sebagainya naiknya sudah tidak karuan, Kepemerintahan JOKOWI-JK baru berjalan 3 tahun 6 bulan.

Hukum tetap saja banyaknya praktek tajam kebawah dan tumpul keatas atau banyaknya tampak jelas sekali hukum praktek pilih kasih. Korupsi dan narkoba semakin merajarela, kemiskinan semakin ekstream,ekonomi semakin lesuh dan lain sebagainya.

Tentu ini semua bukanlah harapan kami sebagai rakyat Indonesia yang cinta akan tanah air. Belum lagi pemerintah selalu klaim dana banyak habis buat bangun infrastruktur, coba sebutkan laporan keuangan dari media berita mana yang ada melaporkan secara terbuka? bangun apa saja dan berapa-berapa jumlah-jumlah biaya pembangunan itu semuanya? ada gak ?

Ini sebuah negara, keuangannya bersumber dari kami rakyat Indonesia dan segala hasil hasil bumi ibu Pertiwi kami Indonesia.

Pengelolaan keuangan sebuah negara tidak bisa seperti pengelolaan keuangan sebuah perusahaan pribadi atau kelompok, jadi harus terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia, gak bisa tertutup sebagiannya.

Jika ada yang ditutupi patut kami curiga ini adanya unsur penggelapan data keuangan negara, harus ditelusuri oleh BPK, jika sampai terbukti adanya penggelapan keuangan negara, maka pejabat negara khususnya bagian keuangan dapat dijerat dugaan tindak pidana penggelapan keuangan negara.

Mr.Kan Hiung

Pengamat Hukum, Politik Dan Ekonomi Independent.