RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kehidupan dunia yang sementara ini, ternyata benar-benar mampu melalaikan. Tak setiap jiwa yang memahami bahwa apa yang dijalani di dunia ini, pada akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan dihari akhir. Sehingga yang terjadi saat ini banyak jiwa yang menjalani hidupnya di dunia dengan sesukanya sendiri.
Tak luput bagaimana yang dijalani oleh para penguasa dan pemilik kebijakan saat ini. Sejatinya mereka mendapatkan kedudukan dan jabatan merupakan amanah yang telah diberikan oleh Allah. Namun semuanya menetapkan kebijakan hanya berdasarkan maunya sendiri, tak lagi pernah berfikir bagaimana rakyat menjalani kehidupan yang saat ini serba susah.
Kebijakan penguasa yang abai terhadap rakyatnya nampak dari bagaimana Iuran BPJS yang naik, yang dikatakan alasan kenaikan tersebut karena dianggap Membebani Anggaran Pemerintah.
Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan banyak menuai protes masyarakat. Jika nantinya ditetapkan naik, beban Pemerintah Kota Balikpapan untuk membayarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN pun juga meningkat. Saat ini, PBI yang ditanggung APBN ada 93.147 jiwa, sedangkan yang ditanggung APBD ada 15.416 jiwa.
Menurut Kepala Dinsos Balikpapan, Purnomo, warga miskin di Balikpapan yang masuk dalam penerima manfaat di dalamnya juga termaksud PBI. Apabila iuran naik, maka otomatis pengangguran juga akan naik. Dan tentu saja beban kepada anggaran yang di cover dari APBN atau APBD ini mengharuskan rekapan ulang terkait berapa banyak yang harus dibayarkan. “Usulan PB yang berasal dari APBD jumlahnya jelas bertambah kebutuhannya. Jumlah peserta itu 2,4 persen dari jumlah penduduk, dan mereka itu memang masuk daftar basis terpadu kita yang diusulkan sebagai penerima manfaat JKN-KIS,” beber Purnomo ditemui di kantornya.
Untuk dana sumber PBI JKN berasal dari APBN dan APBD. Bagi penerima manfaat yang tidak tercover di APBN, maka dimasukkan di APBD. Selama ini penerima manfaat tersebut juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan anggota BPJS Kesehatan Umum. ” Pembayaran Rp 23 ribu ini masuk APBD 2019. Kalau naik dua kali lipat artinya dikalikan 2, per jiwa Rp 46 ribu. Tapi kemungkinan kenaikan ini pada tahun 2020,” terang Purnomo. Untuk diketahui, sumber dana APBN berasal dari Kementerian Kesehatan, sementara dana APBD berasal dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dalam hal ini dinsos hanya bertugas sebagai penyedia data.(https://m.balikpapan.prokal.co/read/news/246660-anggaran-pbi-jkn-bakal-membengkak.html)
Fakta beban anggaran untuk PBI yang ditanggung Pemkot Balikpapan semakin tinggi, jika iuran BPJS naik. Menunjukkan bagaimana gagalnya pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan. Bagaimana tidak adanya kenaikan Iuran BPJS tersebut tentu akan menambah sederet masalah bagi rakyat, bisa dipastikan kehidupan rakyat akan semakin pelik (rumit/susah). Belum naik saja masyarakat sudah kesusahan dalam membayar iuran BPJS, apalagi nanti setelah dinaikkan.
Sejatinya tugas penguasa adalah memberikan riayah sepenuhnya kepada seluruh warganya dengan memberikan penanganan kesehatan yang terbaik, namun faktanya hingga detik ini riayah itu tak tampak, justru rakyat disuruh untuk menanggung beban kesehatannya sendiri. Adanya kebijakan yang acuh terhadap kebutuhan rakyatnya tak lepas karena hingga saat ini pemimpin kita masih setia dengan penerapan sistem kapitalisnya.
Dalam sistem kapitalis semua kebijakan sarat dengan kepentingan, tak lagi memikirkan nasib dan derita rakyatnya. Banyak penolakan yang disampaikan atas naiknya iuran BPJS tersebut, namun penolakan tersebut sampai detik ini tak digubris oleh pemilik kebijakan, bahkan yang menyedihkan lagi keluar argumen-argumen yang sangat tidak enak untuk didengar.
Dan tentu bisa dipastikan kebijakan yang diambil berdasarkan sistem kapitalis hanya didasarkan pada keuntungan pribadi, tanpa lagi memikirkan derita rakyat, dengannya maka menaikan iuran setinggi-tingginya menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
Keadaan ini, carut marut pengurusan urusan rakyat ini tidak akan pernah dapat diselesaikan selama penguasa kita menerapkan sistem kapitalis. Semua permasalahan yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan sistem Islam. Dan tidak ada alasan bagi penguasa untuk tidak menerapkan sistem Islam.
Islam sebagai agama yang kompleks, yang lengkap dengan seluruh aturan kehidupan tentu memiliki solusi untuk mengatasi derita rakyat tak terkecuali tentang kesehatan. Dalam Islam kesehatan merupakan tanggung jawab negara, yang wajib diberikan kepada seluruh rakyatnya bahkan secara gratis.
Islam adalah sebuah sistem unik yang diwahyukan Allah Swt yang menyediakan kebutuhan baik bagi individu dan masyarakat. Allah SWT sebagai Sang Khalik jelas tahu apa yang terbaik untuk umat-Nya. Dengan pengetahuan Nya yang tak terbatas, sistem-Nya akan dapat memberikan solusi untuk masalah manusia yang dijalani saat ini.
Dalam Islam penguasa tidak hanya perlu menanggapi orang-orang di bawah perawatan tetapi juga harus menjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, Malik-al-Mulk (Penguasa dari segala kedaulatan).
Dengan demikian, penguasa harus memenuhi kewajiban yang diletakkan di atas pundaknya karena hal ini tidak hanya merupakan mandat dari negara, tetapi hukum Allah SWT. Oleh karena itu penguasa harus peduli atas setiap kebutuhan warga negara dan memastikan bahwa rakyatnya tidak akan menghadapi kesulitan yang tidak pantas seperti tingginya biaya berobat, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan atau bahkan menunggu lama untuk mendapatkan perawatan.
Rasulullah SAW bersabda:” Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat….”(Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim).
Hadits tersebut jelas menunjukkan beratnya tanggungjawab orang yang berkuasa. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah, ia terlihat agak murung.
Salah seorang pembantunya bertanya mengapa dia begitu sedih dan khawatir. Umar menjawab, “Siapa pun yang berada di bawah tanggung jawabku; aku harus menyampaikan dan memberikan kepada mereka semua hak-hak mereka, apakah mereka menuntut atau tidak akan hak-hak mereka.”
Kesehatan dalam Islam menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya.
Rasullullah SAW bersabda, ” Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (Bukhari & Muslim).
Oleh karena itu Imam/ pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan rakyat. Salah satu kebutuhan dasar adalah menyediakan layanan kesehatan. Ketika Rasulullah SAW menjadi kepala negara di Madinah diberikan dokter sebagai hadiah, namun ia tugaskan dokter tersebut ke umat Islam. Adanya kenyataan bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah dan tidak digunakan, bahkan beliau menugaskan dokter itu kepada kaum muslimin, menunjukkan bahwa kesehatan merupakan salah satu kepentingan umat Islam.
Sistem Islam memandang penyediaan kesehatan kepada warga negara mencangkup seluruh aspek kehidupan bukan berdasarkan aspek ekonomi. Ini bearti bahwa pemimpin negara Islam wajib menyediakan sarana kesehatan yang memadai dan berkualitas bagi seluruh rakyat dan bukan berdasarkan asas manfaat. Sehingga pada saat Islam diterapkan sebagai sebuah sistem yang kompleks maka semua problematika umat akan dapat diselesaikan dengan baik tak terkecuali dengan permasalahan kesehatan. Wallahua’lam.[]
Comment