Qiya Amaliah Syahidah: Hoaks Bermodus Politik

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – “Pembuat hoax terbaik ada pada penguasa karena mereka punya semua peralatan untuk berbohong, intelegen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Pernyatan kontraversi ini dilontarkan oleh Rocky Gerung saat diundang dalam acara ILC.

Pernyatannya tersebut sangat tepat, ketika menyikapi maraknya berita hoaks yang bertebaran, apalagi menjelang pilpres 2019.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Kominfo), Rosarita Niken Widiastuti, menyatakan sepanjang 2018 saja, Kominfo menerima 14.427 aduan terkait hoaks. Dari hasil verifikasi, sebanyak 1.645 di antaranya terbukti merupakan hoaks. Jumlahnya meningkat dari 2017 yaitu 7.430 aduan dengan 386 yang terverifikasi hoaks (Tempo.co, 15/01/2019).

Paling seru lagi, kebohongan ditampilkan secara telanjang oleh media-media pendukung masing-masing paslon, aksi saling lempar tudingan sebagai penyebar berita hoaks mewarnai perpolitikan yang kian panas. 

Juru kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pemerintah sendiri yang sebetulnya paling bertanggung jawab atas maraknya kabar bohong atau hoax. Karena kekuasaan ada di tangan pemerintah. Pertanyaan ini beliau sampaikan menanggapi tudingan sumber hoaks yang dialamatkan ke kubunya (Rmol.co, 04/02/2019).

Narasi kesederhanaan, keberpihakan pada wong cilik ditampilkan dengan menjelajahi pasar yang becek, bertemu dengan umat yang hidup di pinggiran kota, tempat tinggal yang kumuh, utak-atik data, guna mengunggulkan diri untuk menyerang lawan adalah potret hoaks yang bermotif.

Dibantu tim sukses dan juru bicara masing-masing calon, mereka terus bekerja untuk mencapai target, kebohongan yang bertujuan mempertahankan dan meraih kekuasaan terus dilakukan. Salah satu contoh yaitu kasus disvestasi freeport senilai 53 triliun yang digadang-gadang sebagai keberhasilan. Padahal, kita membayar kepada asing sebesar itu untuk membeli milik sendiri, sementara kontrak akan berakhir di 2021.

Mengurai Kisruh

Dunia politik, hoaks sering kali dijadikan mobilisisasi mencapai sebuah kekuasaan guna membangun stigma, opini, idealisme juga pencitraan yang terkadang berujung konflik dan kehancuran. Menjelang pemilu, hoaks yang bermotif kepentingan marak terjadi. Masing-masing paslon berusaha untuk meraup suara umat melalui berbagai macam cara. Akhirnya kondusivitas, ketentraman, keamanan dan ketertiban umat dipertaruhkan demi kepentingan dan ambisi sesaat.

Kekecewaan umat akan hak politiknya untuk mendapat informasi yang benar, untuk bisa mengambil inklusi yang benar mutlak tak didapatkan. Umat menjadi korban manipulasi fakta, tipu-tipu data guna memperoleh dukungan terhadap diri atau kelompok, disertai fitnah yang penuh dengan ilusi guna menjatuhkan lawan politiknya.

Maraknya berita hoaks yang menyebar akhir-akhir ini bisa dibilang sangat memprihatikan. Sulit membayangkan jika ruang publik dipenuhi oleh berita bohong. Apalagi jika kebohongan itu di-setting oleh mereka yang mempertahankan status quo.

Suka atau tidak, kita hidup disebuah negara yang menerapkan sistem kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan (sekulerisme). Inilah yang menyebabkan manusia jauh dari aturan agama. Juga diikuti dengan desakralisasi politik. Ungkapan agama itu suci sedangkan politik itu kotor, maka agama harus disingkirkan sebagai syarat melakukan perubahan. Sebab agama dianggap menghalangi perubahan. Asas  bernegara semacam ini,  meniscayakan lahirnya pemimpin yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh kekuasaan, maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang telah diraihnya.

Sekulerisme telah merelatifkan semua nilai-nilai kemanusiaan sehingga kebenaran pun tidak ada yang mutlak. Semua serba relatif dengan membuang unsur-unsur transenden dan menuhankan akal manusia.

Wajar hoaks yang bermotif kepentingan tidak dapat dihindari, karena pencipta tidak mendapat tempat dalam mekanisme kehidupan berpolitik. Agama yang pada dasarnya digunakan untuk membimbing manusia kepada kebaikan saat ini justru dimarginalkan hanya dalam ranah ibadah ritual dan simbol belaka.

Ilmu, etika, moral, penilaian baik atau buruk bahkan kebenaran hanya berlandaskan pertimbangan manusia berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak lagi mementingkan keberadaan pencipta, hoaks yang bermotif kepentingan terus dilakukan tanpa beban dosa.

Syariat Memandang

Sistem politik Islam menekankan  ketakwaan individu. Baik rakyat maupun penguasanya. Karena ketakwaan,  mustahil seseorang meraih tujuan dengan menghalalkan segala cara. Syariat Islam mengedepankan kebenaran mulai cara hingga tujuan, sebab berorentasi demi kemaslahatan umat. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda, yang artinya, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang benar atau diam.” (HR Bukhari dan Muslim).

Islam menempatkan berita berdasarkan fakta dan data bukan asumsi fitnah bahkan ilusi dengan landasan ketaatan dan rasa tunduk pada Sang Khalik. 

Seperti firman Allah dalam Alquran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenengan yang besar.”

Menilik apa yang sedang terjadi hari ini, rasanya persis seperti apa yang disabdakan baginda Rasulullah ﷺ 14 abad yang lalu. 

Kala itu beliau bersabda yang artinya, “Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh tipudaya. Pada tahun-tahun itu pendusta dibenarkan, orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, orang terpercaya dianggap pengkhianat. Pada masa itu yang banyak berbicara adalah ruwaybidhah.“ Lalu ada yang bertanya, “Apa itu ruwaybidhah?” Rasul menjawab, “Yaitu orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak.” (HR. Ibu Majah). 

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ dengan jelas menggambarkan sebuah situasi politik yang sangat kacau yang akan dihadapi umat Islam di penghujung zaman. Kekacauan ini disebabkan oleh munculnya rezim kekuasaan yang jauh dari tuntunan syariat, karena membangun kekuasaannya di atas kedustaan dan pengkhianatan terhadap petunjuk kebenaran. 

Satu-satunya solusi untuk menyelesaikan problem hoaks ini adalah dengan menetapkan sistem politik Islam secara kaffah,  agar tercipta penguasa yang amanahi jauh  hoaks. Karena sadar bahwa setiap perbuatan akan  dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Wallahu a’lam bishowab.[]

Penulis adalah komunitas Muslimah Media Konawe, Sultra